Anggota DPR Nilai Pemindahan Ibukota Hanya Pencitraan Pemerintah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan hanya pencitraan pemerintah. Pemindahan ibu kota juga dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.

Bambang pun meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana tersebut. "Ini mohon jadi suatu pertimbangan. Jangan sampai ada pemborosan biaya untuk kepentingan enggak jelas, pencitraan," ujar Bambang dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8).

Pemerintah seharusnya memprioritaskan kepentingan mendesak seperti kebutuhan pangan hingga ketersediaan listrik dan air. "Ini kebutuhan pokok yang harus direalisasikan terlebih dahulu dibanding pemindahan ibu kota," katanya.

(Baca: Ibu Kota Pindah keluar Jawa, Ini Efek Berantai bagi Kemajuan Ekonomi)

Ketersediaan sarana transportasi terutama transportasi udara di Pulau Kalimantan juga dianggap kurang memadai untuk dijadikan ibu kota negara. Berbeda dengan ketersediaan sarana transportasi di Pulau Jawa. "Apakah transportasi udara, cukup kesana? Sekarang saja kurang," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin pemindahan ibu kota ke Kalimantan kepada anggota dewan, dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8). Hal itu ia sampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR.

Dia mengungkapkan ibu kota Indonesia bakal pindah dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan dan keadilan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Maju.

"Saya memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," katanya di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

(Baca: Di Hadapan DPR, Jokowi Minta Izin Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan)