Wiranto Pastikan Tak Ada Eksodus WNI Jelang Pilpres 2019
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto memastikan tak ada eksodus Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri jelang Pilpres 2019. Menurutnya, lalu lintas masyarakat Indonesia dari dan ke luar negeri masih stabil.
Wiranto merinci, jumlah WNI yang ke luar negeri dalam sepekan terakhir hanya sebesar 70 ribu orang. Sementara, WNI yang masuk ke Indonesia dari luar negeri sebesar 74 ribu orang. "Tidak ada angka-angka yang mengisyaratkan ada eksodus," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (15/4).
Angka WNI yang masuk dan keluar sepekan terakhir ia pandang sebagai sinyal antusiasnya masyarakat menyambut Pilpres 2019. Tak ada masyarakat yang ketakutan lantaran adanya hoax kerusuhan ketika kontestasi politik nasional berlangsung.
(Baca: 'Drama' Demokrat di Kubu Prabowo-Sandi Jelang Pencoblosan Suara )
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak ke luar negeri ketika Pilpres 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019. Menurutnya, Polri dan TNI telah siap menjaga keamanan mereka dari rumah hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Sehingga masyarakat tidak perlu ragu datang ke TPS," kata Wiranto.
Terkait kesiapan pengamanan Pilpres 2019, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan, bahwa Polri telah memetakan kerawanan di tiap-tiap daerah selama Pilpres 2019. Melalui peta kerawanan yang telah disusun, Polri dapat mengkalkulasikan berapa banyak personel yang harus dikerahkan di tiap-tiap daerah.
Tito menjelaskan, daerah yang pemilihnya didominasi pendukung kandidat tertentu dikategorikan aman. Kekuatan personel yang dikerahkan pun standar. Namun, untuk daerah dengan proporsi pendukung kedua pasangan capres seimbang, Polri dikatakan Tito akan mengerahkan cukup banyak personel. "Kami akan pertebal pengamanan dengan tambahan dari linmas atau TNI," kata Tito.
Personel pengamanan juga akan dikerahkan cukup besar untuk daerah yang dianggap memiliki sejarah konflik. Hal serupa bakal dilakukan untuk daerah dengan kelompok-kelompok yang mampu membuat tekanan psikologis intimidatif.
Lebih lanjut, pengamanan dipertebal untuk daerah yang rawan tekanan psikologis bagi warga minoritas. "Kami juga lakukan penebalan patroli gabungan di daerah rawan terprovokasi, seperti wilayah padat penduduk," kata Tito.
(Baca: Sempat Turun, Sentimen Positif Prabowo di Twitter Unggul Usai Debat)
