Kuasai Tambang 6000 Hektare, Luhut Tolak Pengumuman Konsesi Lahan
Menteri Koordinator Bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dirinya memiliki lahan tambang batu bara seluas 6000 hektare di Kalimantan Timur. Luhut menolak wacana pengumuman kepemilikan lahan dalam konsesi besar.
Menurut Luhut, lahan yang dikuasainya merupakan konsesi dari pemerintah. Luhut mengklaim perusahaannya memenuhi kewajiban yang disyaratkan negara untuk bisa menguasai lahan tersebut.
Dia menilai penguasaan lahan 6000 hektare itu tak perlu dipermasalahkan."Saya pikir kalau sepanjang lahan produktif dan memenuhi kewajiban dengan benar, ya enggak ada masalah," kata Luhut.
(Baca: Jokowi Minta Penataan Pemanfaatan Lahan Hutan Dipercepat)
Saat disinggung desakan agar pemerintah mengumumkan informasi soal kepemilikan lahan di Indonesia, Luhut menilai hal tersebut tidak diperlukan. Sebab, Luhut menyatakan informasi soal kepemilikan lahan sudah terbuka.
Masyarakat dapat mencari datanya secara langsung melalui kebijakan Satu Peta Nasional (One Map Policy). "Ya sudah terbuka, berlaku pada semua. Tidak perlu diumumkan, cari saja," kata Luhut.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelumnya mempersoalkan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak di sekitar calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Respons ini keberlanjutan dari sentilan Jokowi kepada Prabowo atas kepemilikan lahan 340 hektar di Kalimantan Timur dan Kabupaten Aceh Tengah saat debat kedua, Minggu, 17 Februari lalu.
(Baca: Sentil Lagi Prabowo, Jokowi Tagih Pengembalian Konsesi Lahan Besar)
Jika Jokowi menagih Prabowo untuk mengembalikan lahannya kepada negara, BPN menilai hal serupa harus dilakukan oleh para pemegang konsesi lahan di kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu nama yang dianggap memiliki lahan konsesi besar, yakni Luhut.
"Kami juga menunggu para pendukung Pak Jokowi yang punya lahan begitu luas," kata Pipin di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Senin (25/2).
Pipin mengatakan, Prabowo siap mengembalikan ratusan ribu hektare lahannya jika para pendukung Jokowi melakukan hal serupa.
(Baca: Lika-Liku Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektare PT Kiani dan Prabowo)
