Pemerintah Masih Kesulitan Tangani Desa Tertinggal di Indonesia Timur
Pemerintah harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan pembangunan desa tertinggal di wilayah timur Indonesia. Dari total 75.436 desa yang ada di Indonesia, sebanyak 14.461 desa tertinggal atau 19,17% di antaranya berada di Papua, Maluku, dan Kalimantan.
"Kita masih punya pekerjaan rumah yang sangat besar," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto di Jakarta, Senin (10/12).
Data BPS, komposisi desa tertinggal di Kalimantan Barat mencapai 39,89%, sementara di Kalimantan Tengah sebanyak 22,73%, lalu 8,64% di Kalimantan Selatan, 14,27% di Kalimantan Timur, dan 61,07% di Kalimantan Utara. Kemudian, Maluku sebanyak 46,42% dan Maluku Utara 37,90%.
Suhariyanto juga meminta pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada desa di Papua. Sebab, komposisi desa tertinggal di Papua Barat masih sebesar 82,03% dan Papua mencapai 87,12%.
(Baca: Menteri Desa: Ekonomi Maju Tanpa Tekan Kemiskinan Picu Gejolak Sosial)
Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pembangunan desa adalah bencana alam selama 3 tahun terakhir. Catatan BPS, banjir menerpa 19.675 desa, tanah longsor 10.246 desa, gempa bumi 10.115 desa, kekeringan 8.587 desa, dan angin puting beliung 7.251 desa. Selain itu, kebakaran hutan terjadi di 4.394 desa, banjir bandang di 1.869 desa, gelombang pasang laut di1.808 desa, serta gunung meletus merusak 623 desa.
Sebaliknya, upaya mitigasi bencana alam masih minim. Sistem peringatan dini bencana alam baru terpasang di 7.968 desa, perlangkapan keselamatan di 2.738 desa, sistem peringatan dini tsunami di 634 desa, serta jalur evakuasi baru tersedia di 5.048 desa. "Sebagai negara kepulauan kita masih sangat rentan terhadap bencana," kata Suhariyanto.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, kendala utama pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur yang masih minim di wilayah timur. Sehingga, dana desa menjadi kurang efektif untuk peningkatan desa tertinggal.
Eko menuturkan, perlu ada program penunjang lain dan sinergi pemerintah dan swasta. Sebab, pembentukan ekonomi di daerah pedalaman butuh bahan bakar yang lebih murah serta tersedianya listrik. "Sambil berjalan, butuh waktu," ujarnya.
