Jokowi Beri Sinyal untuk Subsidi BPJS Kesehatan
Presiden Joko Widodo memberi sinyal positif untuk pengucuran subsidi bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke 30 di Samarinda.
Dalam acara tersebut Jokowi menjawab Ketua IDI soal defisit BPJS Kesehatan yang berlangsung terus menerus. Meski tidak menjelaskan secara gamblang, namun Presiden menyatakan bahwa subsidi bisa menjadi opsi.
"Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi pernah capai Rp 340 triliun, masak untuk kesehatan tidak diberikan. Kira-kira seperti itu," kata Jokowi, Kamis (25/10).
Selain subsidi, opsi lain yang dikaji adalah penggunaan sisa anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih mencapai Rp 3 - 4 triliun. "Yang masih defisit itu untuk non PBI dan bagi TNI Polri," kata dia.
Yang pasti, Jokowi mengingatkan agar BPJS Kesehatan tidak mengurangi pelayanan bagi masyarakat. "Opsi akan kami putuskan," ujarnya.
(Baca juga: Bail Out BPJS Rp 4,9 Triliun Cair, Potensi Defisit Masih Menganga)
Presiden menjelaskan, ada masalah sistem dan manajemen yang perlu dibenahi pada BPJS Kesehatan. Ia juga mengaku heran, sebab lembaga tersebut lahir empat tahun lalu, namun hingga saat ini sistemnya belum berjalan baik. Padahal, dari pengalamannya di Solo dan Jakarta, berjalannya jaminan sosial paling lama hanya dua tahun.
Jokowi pun akan membahas masalah ini dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, juga dengan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Ilham Oetama Marsis. "Nanti kami benahi, masalah manajemen, masalah rujukan," kata dia.
Hanya, Jokowi pun mengulangi bahwa belanja BPJS untuk penyakit katastropik sangat besar. Dirinya merinci, total klaim sakit jantung mencapai Rp 9,2 triliun, kanker sebesar Rp 3 triliun, gagal ginjal dan stroke sebesar Rp 2,2 triliun.
Sedangkan untuk non katastropik terdiri dari klaim operasi katarak sebesar Rp 2,6 triliun dan fisioterapi dan rehab mencapai Rp 965 miliar. "Betapa angka ini perlu kami cermati betul," ujarnya.
Sementara, Ilham dalam sambutannya mengatakan defisit ini bisa saja mengganggu program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang jadi andalan Jokowi. Oleh sebab itu dirinya ingin mendengarkan solusi langsung dari pemerintah. "Karena defisit ini membuat bapak Presiden sampai marah," ujarnya.
(Baca juga: Tambal Sulam Defisit BPJS dari Pajak Rokok)
