Jokowi Minta Para Menteri Atasi Pencemaran Sungai Citarum
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinetnya untuk segera melakukan penataan Sungai Citarum di Jawa Barat. Pencemaran sungai ini disebutnya telah masuk dalam kondisi lampu kuning yang berbahaya dan berdampak buruk jika tidak segera dibenahi.
Dia mengatakan Citarum merupakan salah satu sungai yang penting, mengingat nilai ekonomi, sejarah, hingga nilai sosialnya. Sungai ini merupakan sumber air bagi 27,5 juta penduduk Jawa Barat dan DKI Jakarta. Bahkan 80 persen pasokan air DKI Jakarta berasal dari sungai ini.
(Baca: Gandeng IMF- Bank Dunia, Pemerintah Atasi Pencemaran Sungai Citarum)
Dari nilai ekonomi, sungai ini memiliki tiga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 1.400 megawatt (MW). Oleh sebab itu pencemaran dan pendangkalan sungai ini harus segera dihentikan. "Saya tidak mau Citarum jadi pembuangan limbah raksasa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Graha Wiksa Praniti, Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR, Bandung, Selasa (16/1).
Terkait masalah pencemaran air di sungai tersebut, Jokowi mengingatkan bawahannya agar melakukan pendekatan kepada pabrik yang ada di Daerah Aliran Sungai Citarum. Namun apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan maka penegakkan hukum perlu dilakukan agar pencemaran ini tidak berlanjut.
(Baca: Cemari Citarum, 15% Pabrik Tekstil Tak Punya Pengolahan Limbah)
Langkah kunci melakukan pembenahan adalah integrasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah pusat dan daerah. Jokowi mengungkapkan sebenarnya pemerintah memiliki anggaran untuk menangani pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Namun, anggaran ini terpisah di setiap kementerian dan lembaga dan tak pernah diintegrasikan.
"Kalau bisa terintegrasi, perkiraan saya dalam tujuh tahun kami bisa menangani hulu hingga hilirnya," kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan jika penataan Sungai Citarum dapat dilakukan, maka ke depannya dapat menjadi cetak biru penataan sungai lainnya di Indonesia. Kuncinya integrasi K/L wajib dilakukan dalam pembenahan tersebut. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
