Jokowi Tunggu Pengunduran Diri Khofifah Sebelum Putuskan Reshuffle
Presiden Joko Widodo menyatakan masih belum dapat memutuskan nasib Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam kabinetnya saat ini. Khofifah telah menyatakan akan ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 bersama Emil Dardak dan berencana mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari terakhir, yakni Rabu besok (10/9).
Usai memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah, Kupang, Jokowi menyatakan dirinya belum menerima surat apapun, terkait permintaan Khofifah maju ke Pilkada Jawa Timur. Oleh sebab itu dirinya belum bisa mengatakan dan memberi keputusan apapun.
(Baca: Ikut Pilgub Jatim, Khofifah Tunggu Restu Jokowi)
Khofifah telah mendeklarasikan ikut Pilkada Jatim pada akhir tahun lalu, tapi hingga saat ini belum juga mengajukan pengunduran diri sebagai menteri secara resmi kepada Presiden. "(Kalau) suratnya nanti sampai ke meja saya, nanti saya putuskan. Belum sampai ke meja saya," kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Senin (7/1).
Rencana Khofifah ikut Pilkada Jatim ini sempat dibahas bertiga antara Khofifah, Jokowi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno beberapa bulan lalu. "Sebelum 17 Agustus (2017) Ibu Mensos bertemu Presiden," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi tahun lalu. Namun, dia mengaku tidak mengetahui detail pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Pasangan Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim telah mendapat dukungan dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PPP. Mereka akan bersaing melawan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diusung oleh PKB dan PDIP. (Baca: Golkar Minta Khofifah Kaji Ulang Pendampingnya di Pilgub Jatim)
Terkait dengan gelaran Pilkada serentak tahun ini, Presiden meminta agar tidak ada lagi kampanye hitam. Menurutnya, demokrasi harus mencerminkan Indonesia yang santun, tidak saling menjelekkan, serta tidak saling mencela. Dia meminta karakter demokrasi tersebut yang harus dikembangkan.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta seluruh calon beradu gagasan, rencana, dan dalam menarik minat pemilih. Hal seperti itu yang disebutnya menerminkan demokrasi Indonesia yang santun dan sopan. "Silahkan adu prestasi, rekam jejak, ide, gagasan, serta rencana," kata dia.
(Baca: Mendagri: Pakai Politik Uang di Pilkada, Harus Didiskualifikasi)
