Di Hadapan DPR, Jokowi Tegaskan Komitmen Dukung KPK Berantas Korupsi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan komitmennya dalam memerangi korupsi dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi menyampaikan komitmennya ddalam pidato sidang tahunan bersama DPR dan DPD.
Jokowi mengatakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu penggerus daya saing Indonesia. Daya saing yang lebih baik, kata dia, diperlukan untuk menjadi bangsa maju.
"Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama," kata Jokowi di kompleks parlemen, Rabu (16/8).
Jokowi mengajak semua pihak untuk bersama-sama memerangi korupsi. "Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK," kata Jokowi.
(Baca: Berpakaian Adat, Presiden Jokowi Tuai Pujian di Sidang Tahunan MPR)
DPR saat ini mendapat sorotan karena menggulirkan hak angket atau hak penyelidikan terhadap KPK. Banyak pihak menilai, angket tersebut adalah upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Selain lewat pemberantasan korupsi, Jokowi mengatakan peningkatan daya saing dengan mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital.
"Kita harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi Non-Tunai," kata dia.
Pemerintah, juga disebut mantan Walikota Solo ini, telah melakukan sejumlah cara dalam meningkatkan daya saing. Salah satunya dengan meluncurkan 15 Paket Kebijakan Ekonomi sejak tahun 2015 silam. Menurutnya hasil dari paket ini telah terlihat dengan menanjaknya posisi tingkat kemudaha berusaha Indonesia menjadi 91 dari sebelumnya 106.
(Baca: Presiden Jokowi di Sidang MPR Ingatkan Tak Ada Kekuasaan Absolut)
"Selain itu Indonesia telah mendapat peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional," ujarnya.
Jokowi juga mengajak penguatan sistem dan basis data perpajakan nasional. Dia mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
"Kita optimis bahwa dengan Perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.
