Pemerintah Klaim Jumlah Kebakaran Hutan Turun 62 Persen
Pemerintah mengklaim jumlah kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia sudah turun rata-rata 62 persen dibandingkan tahun lalu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan hal ini berdasarkan data terakhir 9 Agustus 2016.
Angka penurunan ini merupakan perhitungan rata-rata nasional. "Di delapan provinsi, termasuk Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan lain-lain, turunnya malah 79 persen. Khusus Riau turun 82 persen. Kalimantan Tengah turun 96 persen," ujar Siti saat ditemui di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/8).
Siti mengatakan data ini merupakan hasil perhitungan pemerintah. Sementara data lain menyebutkan tingkat penurunannya sudah lebih tinggi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan satelit NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) jumlah titik panas (hotspot) Indonesia mengalami penurunan sebanyak 74 persen.
Menurutnya ada beberapa faktor yang membuat jumlah kebakaran hutan bisa turun cukup signifikan. Salah satunya konsep dari Jokowi, bahwa setiap ada api harus segera dimatikan. Patroli terpadu yang dilakukan TNI, Polisi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat juga terus berjalan. Kemudian, faktor cuaca tahun ini yang tidak sepanas tahun lalu dan penanggulangan kebakaran juga terus dilakukan.
(Baca: Pemerintah Segera Terbitkan Inpres Soal Moratorium Lahan Sawit)
Sejak awal tahun hingga 9 Agustus telah dilakukan waterboombing di Riau sebanyak 39,4 juta liter air dengan melibatkan 5 unit pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara, Di Sumatera Selatan sebanyak 1,7 juta liter air dengan 3 unit pesawat BNPB. Selain itu, ada juga modifikasi cuaca yang berpengaruh terhadap jumlah kebakaran hutan ini.
Meski jumlah kebakaran sudah menurun, Jokowi masih mengintruksikan untuk dilakukannya pencegahan. Siti pun telah menyiapkan strategi untuk hal ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem pemantauan danpengendalian penggunaan lahan (control land use).
Pemerintah juga memberikan disinsentif bagi perusahaan yang melakukan pembakaran hutannya. "Kebijakan Presiden yaitu kalau ada areal perusahaan yang terbakar akan diambil (Negara)," ujar Siti.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa sudut pandang masyarakat memang perlu diubah, dari memadamkan menjadi mencegah kebakaran. Pencegahan kebakaran ini harus dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Mulai dari Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga), Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, perusahaan swasta, serta masyarakat.
Dia juga menilai, masyarakat Internasional pun perlu dilibatkan dalam program pencegahan kebakaran hutan ini. "Sebab kalau kita berhasil mencegah kebakaran, emisi karbon akan lebih baik dan dunia turut menikmatinya," ujar Darmin.
(Baca: Bank Dunia: Kerugian Kebakaran Hutan Melebihi Tsunami Aceh)
Darmin dan Siti sama-sama mengatakan bahwa kerugian akibat kebakaran hutan sangatlah besar. Biaya yang dikeluarkan untuk pemadaman dan pemulihan juga tidak kalah besar. Makanya perlu ada langkah pencegahan untuk mengurangi musibah ini.
Pemerintah juga mengakui upaya pencegahan juga memerlukan dana yang tidak sedikit, meliputi kebutuhan untuk patroli, deteksi awal hingga infrastruktur di Crisis Center. Apalagi standar pelaksanaan teknisnya juga semakin tinggi.
