Tiga Alasan Pemerintah Hendak Cabut Subsidi Solar
Pemerintah berencana mencabut sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Bantuan keuangan yang tadinya Rp 1.000 per liter, akan dicabut Rp 650 per liter. Sehingga, subsidi yang ditanggung pemerintah hanya Rp 350 per liter Solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, sedikitnya terdapat tiga alasan pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi ini. Pertama, pada prinsipnya pemerintah masih ingin memberikan subsidi ke masyarakat. Namun pemerintah juga harus memikirkan kebijakan fiskal negara dengan menggeser subsidi ke sektor produktif.
Kedua, Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 mengalami perubahan menurun. Pemerintah harus lebih jeli mengalokasikan dana ke sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat. (Baca: Revisi APBN 2016, Subsidi Solar Dipotong Jadi Rp 350 per Liter).
Ketiga, dengan memangkas hingga Rp 650 per liter Solar, pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga BBM terutama jenis bahan bakar ini sampai akhir 2016. Sudirman membantah jika penghapusan subsidi ini hanya untuk membantu menutup defisit APBN.
“Untuk memggeser subsidi yang konsumtif ke sektor yang produktif. Bagaimanapun orang yang pakai solar itu yang punya kendaraan bermotor. Tapi pengguna waduk, siapa? Orang miskin. Pengguna jalan? Kereta api? Sekolah? Masyarakat banyak,” kata Sudirman saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam, 8 Juni 2016. (Baca juga: Untung Jualan Premium, Laba Kuartal I Pertamina Meningkat).
Dengan demikian, dia mengklaim jika pencabutan ini bukan khusus dialokasikan untuk kebutuhan dana program kementeriannya, seperti Dana Ketahanan Energi dan Strategic Petroleum Reserve (SPR). Dana tersebut nantinya masuk ke APBN. Dari APBN ini diharapkan Kementerian Energi mendapat alokasi untuk dua programnya tersebut.
Pencabutan sebagian subsidi ini pun dinilai tidak akan berpengaruk kepada volume solar yang akan dipasok, yakni tetap di angka 16 juta kilo liter. Namun Sudirman belum bisa memastikan apakah rencana ini berpengaruh kepada penggunaan biodiesel. “Sejauh ini biodiesel diusahakan akan dicukupi dari Dana Sawit itu. Mudah-mudahanan tidak berpengaruh. Kalau iya pasti dicari jalan keluar. Karena kan seluruh program pemerintah kan yang harus menanggung APBN,” ujarnya.
Meskipun demikian, Sudirman mengakui, rencana ini masih dalam tahap pembahasan awal dengan DPR. Kemungkinan perubahan jumlah subsidi atau bahkan rencana menhapuskannya akan dibahas lebih lanjut saat tahap konsinyering dengan Komisi Energi DPR. Bukan hanya itu, saat rapat di Badan Anggaran Dewan pun masih bisa berubah.
Sebagai informasi, Pemerintah berencana memotong subsidi BBM jenis Solar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Besaran pemotongan subsidi tersebut mencapai 65 persen dari dana subsidi yang dialokasikan dalam APBN 2016. (Baca: BPK Minta Pertamina Setor Keuntungan Solar Subsidi Rp 3,1 T ke Negara).
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dana subsidi Solar dalam draf APBNP 2016 dipotong menjadi Rp 350 per liter. Sebelumnya, subsidi Solar dipatok Rp 1.000 per liter dengan mekanisme tetap atau fixed subsidy. “Karena harga minyak turun,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis pekan lalu
Dengan perubahan tersebut, subsidi BBM dan elpiji tabung tiga kilogram dalam draf APBNP 2016 menjadi Rp 40,63 triliun. Jumlahnya menurun Rp 23,05 triliun dibandingkan alokasi dana dalam APBN 2016.
