Pemerintah Tak Akan Tutup Wilayah Meski Kasus Corona Terus Meningkat
Sejumlah daerah di Indonesia mengalami peningkatan kasus virus corona dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, pemerintah tak berencana untuk menutup wilayah tersebut meski jumlah pasien Covid-19 bertambah.
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan hal ini karena pemerintah tak mengambil kebijakan penutupan daerah sejak awal. “Kami tidak menganut sebuah program yang sifatnya karantina wilayah," di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7).
(Baca: Kasus Naik, Jokowi Minta Gugus Tugas Kendalikan Covid di 8 Provinsi)
Doni menjelaskan pemerintah hanya akan melakukan pembatasan terhadap kerumunan di suatu daerah jika terjadi peningkatan kasus corona. Hal tersebut sebagaimana arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi sebelumnya meminta pemerintah daerah untuk bisa menyeimbangkan gas dan rem dalam upaya penanganan dampak corona di sektor kesehatan dan ekonomi. "Jadi kalau ada kasus yang meningkat, maka silakan direm, tapi bukan berarti semua kegiatan harus ditutup secara total," kata Doni.
Dalam kesempatan tersebut, Doni juga meminta masyarakat saling mengingatkan apabila ada suatu aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Dengan demikian, kegiatan yang berpotensi jadi penularan corona dapat dihindari.
Apalagi jika aktivitas tersebut dilakukan di ruang tertutup untuk jangka waktu yang sangat lama. "Lebih dari satu jam, tidak ada sirkulasi udara, ventilasi. Ini tentu sangat berisiko tinggi," kata Doni.
(Baca: 3.606 Orang Tewas, Gugus Tugas Kecewa Ada yang Sebut Corona Konspirasi)
Jokowi sebelumnya menyebut ada delapan provinsi yang mengalami peningkatan kasus cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Delapan wilayah tersebut adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.
Makanya Jokowi ingin upaya pemeriksaan, penelusuran, dan perawatan (testing, tracing, dan treatment) kasus positif corona difokuskan di delapan provinsi. "Saya minta ini diberikan prioritas khusus di delapan provinsi," katanya.
