Lapindo Mau Tukar Utang Rp 1,9 T, Kemenkeu Perlu Cek Nilai Asetnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan jawaban atas tawaran Grup Bakrie yang hendak menukar utang PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 1,9 triliun dengan aset perusahaan. Pemerintah meminta organisasi profesi penilai, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) untuk memberikan penilaian atas aset yang saat ini terkubur di lumpur Lapindo.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan opini Mappi dibutuhkan untuk menentukan kelayakan penilaian aset Lapindo yang telah terkubur lumpur. "Saya harus mengetahui dulu itu bisa dinilai atau tidak. Bila bisa dinilai, ada nilainya atau tidak," ujar Isa dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (24/7).
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp 1,91 triliun hingga 31 Desember 2019. Nilai tersebut terdiri dari pokok utang sebesar Rp 773,38 miliar, bunga Rp 163,95 miliar, dan denda Rp 981,42 miliar.
Utang ini merupakan Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibayarkan pemerintah pada 2015. Sesuai kesepakatan, pinjaman tersebut harus dibayar pada 10 Juli 2019. Hingga kini, Lapindo baru membayar utang Rp 5 miliar pada Desember 2018.
Isa menjelaskan bahwa pekan depan Mappi akan memberikan opini mengenai apakah aset yang terkubur lumpur tersebut bisa dinilai atau tidak. Jika bisa, barulah Kemenkeu akan memberikan penilaian terhadap aset Lapindo yang terkubur lumpur.
Setelah dinilai dan diperiksa bahwa aset tersebut memiliki nilai, Isa menyebut pihaknya baru akan membicarakan kemungkinan asset settlement. Aset yang ditawarkan terdapat di wilayah terdampak lumpur Lapindo.
"Saat ini saya belum mau mengatakan akan disetujui atau tidak aset settlementnya. Karena aset yang mereka janjikan untuk diserahkan itu sekarang tertumpuk lumpur di atasnya," kata dia.
