Pemerintah Wacanakan Pembagian Tablet Murah bagi Siswa
Pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa sebagai fasilitas belajar jarak jauh. Kini, pemerintah berencana untuk menyediakan tablet murah untuk mendukung proses belajar online siswa selama pandemi corona.
"Salah satu program yang kami lihat adalah bagaimana menyediakan tablet murah untuk masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kamis (10/9).
Menurutnya, sebagian besar siswa masih menggunakan ponsel milik orang tua untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selama pandemi virus corona. Oleh karena itu, pemerintah mengkaji program penyediaan tablet murah.
Sebelumnya, pemerintah telah menyediakan anggaran bantuan pulsa atau kuota internet sebesar Rp 7,2 triliun untuk murid dan guru mulai September hingga Desember 2020. Dana bantuan ini disediakan dalam pos anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Subsidi tersebut langsung dikirimkan ke nomor telepon seluler milik siswa atau wali murid yang didaftarkan ke sekolah. Subsidi diberikan dalam bentuk kuota internet gratis sebesar 35 gigabyte per bulan untuk siswa. Selain itu, ada kuota 42 GB per bulan untuk guru, dan sebesar 50 GB per bulan untuk mahasiswa dan dosen.
Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 membuat sejumlah sekolah tutup. Data Kemendikbdud per 13 April 2020 menyatakan, sebanyak 68.729.037 siswa harus belajar dari rumah atau melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring untuk mencegah penularan virus corona.
Jumlah terbanyak berada di tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat dengan 28.587.688 siswa. Disusul tingkat SMP/MTs/sederajat dengan 13.086.424 siswa. Sebanyak 4.183.591 pengajar pun mengajar dari rumah.
Namun, siswa menghadapi sejumlah tantangan ketika kegiatan belajar dan mengajar diselenggarakan di rumah. Hal ini tercermin dari survei yang diselenggarakan oleh U-Report Indonesia dengan judul “Rencana Kembali ke Sekolah di Masa Covid-19". Survei ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan persebaran tanggapan terbanyak dari Jawa Barat.
Dari 3.839 tanggapan, sebanyak 38% penanggap merasa kurang bimbingan dari guru. Tantangan lainnya ialah akses internet yang tidak lancar, tidak memiliki gawai yang memadai, tidak bisa mengakses aplikasi belajar online, dan kurang dampingan dari orang tua.
Meski begitu, kebijakan Kemendikbud memberi subsidi pulsa untuk pengajar dan siswa dinilai belum cukup menyelesaikan masalah tersebut. Sebab, jaringan internet masih menjadi kendala.
Pakar pendidikan Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menilai, kebijakan Kemendikbud hanya meringankan biaya pengeluaran orangtua saja, tapi tidak menyelesaikan keseluruhan masalah.
“Karena masih ada 69 juta siswa kesulitan mengakses internet yang terbatas,” kata Doni kepada Katadata.co.id (31/08).
Data Kemendikbud pun menunjukkan, sebanyak 33.227 satuan pendidikan mempunyai listrik, tapi tidak tersentuh internet. Sementara 7.552 satuan pendidikan lebih memprihatinkan karena tak tersentuh listrik, apalagi internet.
Doni menilai, pemerintah perlu membangun infrastruktur di daerah-daerah yang tak terjangkau internet untuk mengentaskan masalah tersebut. Hal ini demi memastikan seluruh siswa mendapatkan pendidikan selama masa pembelajaran jarak jauh.
“Jadi ada banyak siswa di Indonesia yang terdiskriminasi kebijakan pendidikan pemerintah,” kata Doni.
