Jokowi Salurkan Tambahan Banpres Produktif untuk 3 Juta UKM Pekan Ini
Pemerintah terus mendorong penyaluran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdampak pandemi Covid-19. Yang terbaru, ada tambahan bantuan presiden (Banpres) produktif sebesar Rp 2,4 juta untuk 3 juta pelaku usaha mikro akan disalurkan mulai pekan ini.
"Anggaran sudah kami terima dari Kementerian Keuangan sehingga sudah bisa dijalankan," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/10).
Saat ini, penyaluran banpres produktif tahap pertama telah terealisasi sepenuhnya, yaitu Rp 22 triliun kepada 9,1 juta usaha mikro. Meski begitu, masih ada sejumlah pelaku usaha yang membutuhkan bantuan tersebut.
Teten mencatat, pelaku usaha mikro unbankable mencapai 20 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah menambah banpres produktif sehingga total penerima mencapai 12 juta pelaku usaha mikro.
Teten memastikan, bantuan tersebut disalurkan dengan tepat sasaran serta merata di berbagai daerah. Proses validasi data pun dilakukan oleh pengusul, yaitu Kementerian UKM, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, koperasi, serta himpunan bank negara (himbara).
Di sisi lain, proses validasi juga melalui pengecekan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kami juga kerja sama dengan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)," ujar dia.
Tak hanya itu, sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilakukan guna melakukan pengawasan validasi data. Dengan demikian, bantuan tersebut dipastikan tidak akan salah sasaran ke pengusaha yang mampu atau telah meninggal.
Teten berharap, tambahan modal kerja tersebut dapat membantu pelaku usaha bertahan di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, Banpres tersebut diharapkan dapat membantu pengusaha untuk memiliki modal kerja tambahan. Sebab, para pengusaha enggan meminjam kredit ke perbankan karena mengalami penurunan omzet, meski bunga untuk kredit ultra mikro sebesar 0%.
Tak hanya itu, pihak perbankan juga enggan untuk menyalurkan pinjaman karena kekhawatiran peningkatan kredit macet/Non Performing Loan (NPL). "Jadi saya pikir tepat sekali kalau program hibah usaha mikro kami lanjutkan," ujar dia.
Sedangkan, pelaku usaha yang belum menerima banpres produktif diharapkan mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi dan UKM setempat atau lembaga pengusul lain. Dengan begitu, mereka bisa mendapat bagian jika pemerintah kembali menambah bantuan pada gelombang berikutnya.
Rp 318,5 triliun Dana PEN Tersalur
Secara keseluruhan, dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir September telah disalurkan sebanyak Rp 318,5 triliun atau 45,8% dari target Rp 695,2 triliun. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program yang telah tersalurkan dalam jumlah besar ialah perlindungan sosial dan UMKM.
"Ini karena ada satu program baru diluncurkan pada Agustus, tapi sudah menyerap anggaran PEN cukup besar," ujar dia.
Secara rinci, total anggaran perlindungan sosial yang telah terdistribusi mencapai Rp 157,03 triliun atau 77,01% dari pagu Rp 203,9 triliun. Kemudian, anggaran UMKM sebesar Rp 84,85 triliun atau 68,7% dari pagu Rp 123,46 triliun, sektoral Kementerian/Lembaga sebesar Rp 26,61 triliun atau 25,07% dari pagu Rp 106,11 triliun. Sementara pembiayaan korporasi dengan pagu Rp 53,5 triliun belum ada realisasinya.
Ia pun memastikan, penyaluran anggaran PEN pada tahap IV akan lebih besar daripada penyaluran pada triwulan III. Budi mengatakan, ada sejumlah program yang diperkirakan dapat mendorong penyaluran anggaran PEN dalam jumlah besar, yaitu perluasan banpres produktif, bantuan subsidi gaji yang diperluas ke guru honorer, dan sejumlah program bansos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
"Kemudian yang penyalurannya agak besar itu penjaminan perbankan terkait perusahaan-perusahaan UMKM," ujar dia.
