Realisasi Program Pemulihan Ekonomi 51,9%, Pembiayaan Korporasi Nihil
Pemerintah terus menggenjot program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, realisasi penyaluran anggaran PC-PEN mencapai Rp 366,8 triliun hingga 2 November.
Ini artinya, penyaluran anggaran PC-PEN tersebut telah mencapai 51,9% dari total target Rp 695,2 triliun. "Pada triwulan III, Satgas PEN sudah berhasil menyalurkan lebih dari Rp 150 triliun," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11).
Secara rinci, realisasi anggaran program kesehatan mencapai Rp 31,14 triliun atau 35,57% dari total pagu Rp 87,55 triliun. Adapun, realisasi terbesar ialah pada program perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp 176,38 triliun atau 86,51% dari pagu Rp 203,9 triliun. "Program perlindungan sosial ini memang penetrasinya paling baik, paling bagus," katanya.
Sementara, program UMKM realisasinya mencapai Rp 93,59 triliun atau 75,81% dari pagu Rp 123,47 triliun. Kemudian, program insentif usaha telah tersalurkan Rp 35,49 triliun atau 29,43% dari target Rp 120,61 triliun.
Untuk program sektoral K/L dan pemda, realisasinya mencapai Rp 30,25 triliun atau 28,51% dari pagu Rp 106,11 triliun. Sedangkan, program pembiayaan korporasi belum ada penyalurannya dari pagu Rp 53,6 triliun.
Menurut Budi Gunadi, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan untuk menyalurkan anggaran PC-PEN secara maksimal pada triwulan IV. Ia pun berharap, sisa anggaran PC-PEN dapat terserap pada triwulan IV minimal Rp 100 triliun.
Berikut adalah Databoks yang menggambarkan optimisme masyarakat Indonesia terhadap upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19:
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, total anggaran PEN program perlindungan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp 128,92 triliun. Hingga 3 November, realisasinya telah mencapai 87,4% atau Rp 112,7 triliun.
Bila dirinci, program bansos sembako Jabodetabek telah tersalurkan Rp 5,65 triliun atau 82,59% dari anggaran Rp 6,84 triliun. Selain itu, program keluarga harapan (PKH) realisasinya telah mencapai 100% dari total anggaran Rp 36,71 triliun.
Kemudian, program bansos tunai telah tersalurkan Rp 25,86 triliun atau 79,8% dari angagran Rp 32,4 triliun. Sementara, program bansos beras penyalurannya sudah mencapai Rp 3,29 triliun atau 62,47% dari anggaran Rp 5,26 triliun.
Selanjutnya, program bansos tunai bagi penerima non PKH telah terealisasi 100% dari anggaran Rp 4,5 triliun. "Karena ini sifatnya ditransfer langsung ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat), seluruhnya ada di bank himbara. Sudah dieksekusi pada September," kata Juliari.
Sedangkan, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah tersalurkan Rp 37,31 triliun atau 86,52% dari pagu Rp 43,12 triliun. Juliari mengatakan, sisa anggaran program BPNT akan dicairkan hingga Desember. "Jadi angkanya akan mencapai 100%," ujar dia.
Menurutnya, seluruh program perlindungan sosial bisa terselenggara dengan baik lantaran kerja sama yang baik antara kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Adapun, Juliari mengatakan program perlindungan sosial akan dilanjutkan pada tahun Januari 2021. Program yang dimaksud meliputi PKH, BPNT, hingga bansos tunai. Nantinya, program tersebut akan dianggarkan untuk sepanjang tahun 2021.
"Sedangkan, anggaran bansos tunai masih dianggarkan dari Januari sampai Juni saja. Nantinya seusai arahan Presiden, akan kami lihat lagi," ujar dia.
