Kemenkes Masih Sinkronisasi Data Covid-19 Daerah & Pusat yang Berbeda

Pandemi corona sudah berjalan selama sembilan bulan. Namun, data terkait Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah masih saja berbeda.

Berdasarkan data yang dihimpun akun Twitter KawalCOVID19, total kasus Covid-19 berbeda 3,24% antara pemerintah pusat. Pada 1 Desember 2020, pemerintah pusat mencatat kasus positif sebesar 543.975, sedangkan data daerah pada 30 November 2020 sudah mencapai 562.215.

Begitu juga dengan angka kesembuhan yang berbeda 3,91%. Pemerintah pusat mencatat angkanya sebesar 454.879, sedangkan daerah sebesar 473.374.

Perbedaan paling drastis terjadi pada jumlah orang meninggal yang mencapai 14,42%. Jika pemerintah pusat hanya mencatat jumlah kematian 17.081, data daerah justru menunjukkan angka sebesar 19.958. KawalCOVID19 menyebut selisih terbanyak berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk provinsi Jawa Barat, Kemenkes mencatat angka Covid-19 per 1 Desember 2020 bertambah 878 dengan total 53.395. Sedangkan jumlah orang meninggal akibat virus corona di Jawa Barat hari ini bertambah 13 dengan total 922 jiwa. Namun, data tersebut ternyata sama dengan informasi dalam situs pikobar.jabarprov.go.id yang diperbaruhi pada 1 Desember 2020 pukul 18.00 WIB.

Data yang tampak perbedaaan terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan situs corona.jatengprov.go.id pada 1 Desember 2020, jumlah kasus baru bertambah 2.314 dengan total 57.094. Sedangkan data Kemenkes per tanggal yang sama menunjukkan kasus baru hanya bertambah 730 dengan total mencapai 56.626.

Untuk angka kematian, Jawa Tengah mencatat tambahan sebanyak 65 jiwa sehingga totalnya mencapai 3.755. Sedangkan data Kemenkes menyebutkan jumlah orang yang meninggal hanya tujuh orang dengan total mencapai 2.370.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa data pemerintah provinsi memang beberapa kali lebih tinggi dari pemerintah pusat. Namun, perbedaannya tidak mencapai ribuan. "Demikian juga sebaliknya, kecuali perbedaan ekstrim pada 29 (November) lalu," ujar Ganjar ke Katadata.co.id pada Selasa (1/12).

Namun, Ganjar tidak menjelaskan mengapa terjadi perbedaan data yang cukup besar antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyebutkan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 di provinsi tersebut setempat meningkat drastis karena data ganda.

Hal itu pun menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan kasus tertinggi se-Indonesia."Itu mengagetkan kita semuanya, bahwa dikatakan dalam rilis (Satgas Covid-19, red) itu Jateng tertinggi di Indonesia pada 29 November 2020 dengan jumlah kasus 2.036. Ini berbeda jauh dari data kami yang hanya 844 penambahannya," kata Yulianto dikutip dari Antara pada Senin (30/11).

Setelah ditelusuri, lanjut dia, ternyata data yang dirilis oleh Satgas Covid-19 sebanyak 2.036 kasus tersebut merupakan data ganda. Bahkan ditemukan sebanyak 519 data yang ganda dalam rilis tersebut.

"Selain itu, kami temukan juga ada 75 orang yang pada minggu sebelumnya sudah dirilis, kemarin dirilis lagi. Untuk temuan 519 yang dobel data itu, ada satu nama yang ditulis sampai empat hingga lima kali sehingga total data yang dobel sebanyak 694 kasus. Itu hari itu saja, ya saat rilis Jateng tambah 2.036," ujarnya.

Tidak hanya data ganda, dirinya juga menemukan banyak kasus lama yang dimasukkan dalam rilis Satgas Covid-19 pada 29 November 2020. Data tersebut kebanyakan sudah dimasukkan pada Juni 2020. 

Terkait dengan persoalan perbedaan data tersebut, Yulianto mengaku sudah berkali-kali berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 pusat. Sehingga data yang ada bisa sinkron dan tidak membuat resah masyarakat.

"Kami meminta agar pusat mengambil saja data di website kami corona.jatengprov.go.id karena itu sudah pasti benar. Ini saran yang kami sampaikan ke pusat, agar menjadi perhatian," ujarnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof.Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah pusat dan daerah tengah melaksanakan sinkronisasi data. Sehingga akumulasi data yang terkumpul konsisten dari waktu ke waktu dan dapat menjadi alat navigasi dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pandemi.

"Datanya besar jadi membutuhkan waktu untuk memprosesnya," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa (1/12).

Dia pun menyebut bahwa pemerintah selalu berusaha agar data dari seluruh daerah bisa dipantau secara real time sehingga data yang dipakai oleh pemerintah pusat dan daerah sama.

Untuk mencapai hal itu, Kementerian Kesehatan tengah berkoordinasi dengan masing-masing daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk sinkronisasi data.