Komitmen Mensos Risma Benahi Bansos Lewat Penyaluran Nontunai
Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali mengungkapkan rencananya usai dilantik PResiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (23/12). Risma akan mendorong transparansi dalam program bantuan sosial dengan mengubah transaksi yang semula dilakukan secara tunai menjadi transaksi elektronik.
Menurutnya, elektronifikasi bansos bisa dilakukan dengan cepat. Ia juga akan memperhitungkan masukan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
"Tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun. Kami akan gunakan semua transaksi secara elektronik," kata Risma di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12).
Selain itu, Risma akan melakukan perbaikan data penerima bantuan dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pembaharuan data juga akan dilakukan secara harian.
"Memang pasti ada selisih karena hari ini di-update, mungkin hari ini pula ada yang pindah, meninggal dan sebagainya," ujar dia.
Risma menyampaikan bahwa Jokowi memberikan amanat yang sangat penting yakni segera merealisasikan bansos pada triwulan IV 2020 dan Januari 2021. Presiden bahkan memberi tenggat bantuan harus didistribusikan pada minggu pertama Januari guna menggerakkan ekonomi nasional.
Wali Kota Surabaya dua periode ini juga akan menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu prioritasnya. Caranya dengan menggandeng gubernur, kepala daerah, dan perguruan tinggi setempat. Harapannya, hal ini dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga akan mengantisipasi prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal kemarau saat el nino. Ini lantaran Kemensos perlu menyiapkan strategi mencegah dampak negatif pada masyarakat.
"Ini bisa berimplikasi pada hasil produk pertanian dan harus dimbangi supaya tidak terjadi kelaparan," kata Risma.
Risma dilantik Jokowi untuk menggantikan koleganya di PDIP yakni Juliari Batubara yang tersandung dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modusnya, Juliari diduga menerima suap Rp 17 miliar dari biaya pengadaan bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
