Hadapi Keluarga Milenial, Jokowi Gencarkan Kampanye Digital KB
Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, pemerintah menjalankan kampanye program Keluarga Berencana (KB).
Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020. Hasilnya, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk 10 tahun lalu.
Berdasarkan data tersebut, komposisi penduduk di Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z dan milenial, dengan masing-masing sebanyak 27,94% dan 25,87%. BPS mengelompokkan Gen Z lahir antara tahun 1997-2012, dengan usia saat ini 8-23 tahun. Sementara milenial adalah generasi yang lahir antara 1981-1996, dengan usia saat ini 24-39 tahun.
Menghadapi para milenial, perlu strategi pendampingan dan pemberdayaan keluarga yang berbeda dari generasi sebelumnya. Saat ini, sasaran utama program KB adalah generasi atau keluarga-keluarga muda yang memiliki karakter digital.
Presiden Joko Widodo pun meminta agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengubah pola komunikasinya menjadi lebih kekinian.
"Gunakan media-media yang kekinian dalam penyampaian informasi sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan,” katanya dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1).
Simak Databooks berikut:
Selain itu, materi binaan BKKBN diminta untuk tidak hanya berkutat pada jumlah anak dan jarak antarkelahiran, tapi juga bagaimana membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagai bidang. Ketahanan tersebut seperti pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, hingga kebahagiaan keluarga.
“Penanganan gizi, kualitas sanitasi, lingkungan, akses pendidikan, kesehatan, juga terjaganya sumber-sumber pendapatan adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga setiap keluarga Indonesia,” ucapnya.
Tambah Penyuluh
Selain itu, Presiden Joko Widodo berjanji akan menambah jumlah petugas penyuluh program Keluarga Berencana (KB). Janji tersebut merespons permintaan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Saat ini, jumlah petugas penyuluh KB desa dan sub penyuluh KB total berjumlah 1,2 juta orang. Kemudian, penyuluh KB berstatus PNS berjumlah 13 ribu orang. Sementara, petugas lapangan KB non-PNS ada 9.600 orang. "Tadi dokter Hasto menyampaikan agar ini bisa ditambah, saya jawab bisa," kata Jokowi.
Mantan Walikota Solo itu menilai, petugas yang paling dibutuhkan saat ini ialah penyuluh lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penyuluh tersebut bisa memberikan pembinaan pelayanan KB serta mewujudkan kampung KB di berbagai daerah.
Selain itu, penyuluh KB di desa juga bertugas untuk meningkatkan kualitas keluarga di tingkat kampung dan desa. Hal ini untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, sehat, sejahtera, dan bahagia.
Menurutnya, BKKBN memiliki peran strategis bagi masa depan bangsa dan negara. Sebab, kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas keluarga di dalamnya yang merupakan tiang negara.
“Jika tiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas dan sejahtera,”kata Jokowi.
