Setumpuk Masalah Pendanaan yang Bisa Menyetop Megaproyek Tol Sumatera
Rencana besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menautkan Pulau Sumatera dengan jalan tol kini terganjal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membeberkan minimnya pendanaan untuk melanjutkan megaproyek tersebut.
Dalam rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (28/1). Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengungkapkan tiga masalah pendanaan Tol Trans Sumatera.
Kendala pertama, defisit suntikan modal negara yang dialami kontraktor proyek tersebut yakni PT Hutama Karya (Persero). Hedy menyampaikan paling tidak perusahaan pelat merah tersebut kekurangan suntikan modal negara (PMN) Rp 60 triliun.
Saat ini Kementerian PUPR sedang berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian lain agar kebutuhan ini bisa dipenuhi. Mereka juga sedang mengaudit ulang untuk menghitung kebutuhan proyek tersebut.
“Ini unik karena payung hukumnya adalah Keputusan Presiden penugasan ke HK,” kata Hedy.
Masalah kedua adalah kebutuhan anggaran pengadaan tanah yang mencapai Rp 52 triliun. Sedangkan untuk tahun ini saja, pemerintah hanya mampu memenuhi dana sebesar Rp 5,9 triliun. “Terus terang ini luar bias,” katanya.
Kendala terakhir adalah biaya kontruksi proyek raksasa ini yang mencapai Rp 171,8 triliun hingga 2024. Saat ini PUPR sedang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut meski harus mengubah Keppres penugasan.
“Kami sudah ajukan Blue Book senilai US$ 3 miliar atau Rp 42 triliun,” kata Hedy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa tahun ini, Hutama Karya mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,2 triliun. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari suntikan modal Rp 11 triliun pada 2020.
Cari Pendanaan Alternatif
Meski demikian, Jokowi sejak pertengahan tahun lalu telah meminta HK mencari alternatif pendanaan baru. Terobosan tersebut diperlukan agar pembangunan Tol Trans Sumatera tak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini yang saya kira perlu digarisbawahi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, 7 Juli 2020 lalu.
Adapun, Jokowi menyebut kebutuhan tambahan pendanaan untuk pembangunan Tol Trans Sumatera mencapai Rp 386 triliun. “Untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024,” kata Presiden.
Pemenuhan pendanaan ini penting lantaran pemerintah menargetkan 2.537 kilometer tol baru terbangun hingga 2024. Secara total, akan ada 4.630 kilometer jalan tol yang akan tersambung di seantero Indonesia.
Adapun panjang Jalan Tol Trans Sumatera mencapai 2.818 kilometer. Sejumlah ruas yang telah terbangun adalah Bakauheni hingga Palembang yakni 360 kilometer, Tol Palembang – Indralaya sepanjang 21 kilometer, Tol Pekanbarau – Dumai sepanjang 131,4 kilometer, Tol Medan – Binjai 1, kilometer, dan Medan – Tebing Tinggi dengan panjang 61,8 kilometer.
