Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos untuk Dongkrak Daya Beli
Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk mendorong konsumsi kelompok bawah. Menteri Sosial Tri Rismaharini pun akan mempercepat penyaluran bansos pada April menjadi akhir Maret.
"Target untuk April kami serahkan pada bulan Maret sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin," kata Risma usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/3).
Oleh karena itu, ia meminta bantuan pemerintah daerah untuk melengkapi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebab, masih ada beberapa daerah yang belum memadankan data dengaan data kependudukan.
Kementerian Sosial menargetkan, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta keluarga, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) 10 juta keluarga. Namun, hasil evaluasi data selama beberapa bulan belum mencapai target Kementerian Sosial.
Hasil evaluasi data menunjukan penerima BPNT sebanyak 13,22 juta keluarga, penerima PKH 8,9 juta keluarga, dan BST 8,42 juta keluarga. "Ini belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data," ujar dia.
Berikut Databoks penyaluran bansos hingga November 2020:
Oleh karena itu, kementeriannya juga melakukan penjemputan data dengan menurunkan sejumlah staf ke daerah. Pihaknya bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendataan di suku terpencil, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemensos juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Cendrawasih Papua untuk verifikasi data.
Risma pun berharap, angka target yang ditetapkan Kemensos bisa tercapai. Terlebih, ada sejumlah usulan dari pemerintah daerah untuk menyalurkan bansos kepada anggota keluarga yang meninggal.
"Kami mohon pada daerah untuk bisa mendukung program ini sehingga pencairan pada April yang kita berikan di minggu terakhir Maret bisa terealisasi," katanya.
