Bansos Covid-19: Jokowi Tetap Kucurkan Banyak Bansos Tahun Ini untuk Kerek Daya Beli

Realisasi belanja negara hingga menutup tahun 2020 diperkirakan tak mencapai target. Belanja bansos dengan penyerapan tertinggi justru mendapat catatan merah karena tersandung kasus korupsi.

Bansos sembako di Jabodetabek akan diganti menjadi Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) atau melalui bank.

Bank digital dan pengetatan keamanan data pengguna diprediksi mewarnai bisnis fintech pada tahun depan. Startup di sektor ini juga diprediksi masif merger dan akuisisi pada 2021.

Pemerintah akan menyiapkan mekanisme pemantauan belanja bansos. Presiden Jokowi melarang dana tersebut digunakan untuk membeli rokok.

BPK akan mempublikasikan hasil audit bansos pada akhir Januari 2021.

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga November 2020 mencapai 5,6% dari PDB.

Analis Panin Sekuritas William Hartanto menilai, kabar terkait pemesanan bansos ke perusahaan, tidak begitu berpengaruh pada saham Sritex di Bursa.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi pengadaan bansos untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pakar hukum menyebut pelaku korupsi di saat negara menghadapi bencana seperti Covid-19 perlu diberikan hukuman mati sebagai efek jera.

KPK menduga Juliari menerima suap Rp 17 miliar dari biaya pengadaan bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

Beredar kabar pembayaran insentif Kartu Prakerja akan ditunda.

KPK mulai periksa pejabat Kemenkos terkait tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19.

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp 203,9 triliun pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penyaluran Bansos masih terhambat oleh data meski sudah banyak disalurkan secara nontunai.

Berapapun bantuan sosial yang dikucurkan, daya beli masyarakat diprediksi baru akan pulih jika pandemi teratasi.