Bansos Covid-19: Akhir Perjalanan Kasus Beras Bantuan Presiden Dikubur di Depok

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan program bansos Covid-19 untuk masyarakat yang terdampak pandemi akan berlanjut di 2022.

Vonis terhadap sejumlah koruptor dinilai terlalu ringan karena tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka.

Hukuman kepada Juliari Batubara lebih berat daripada tuntutan KPK yakni 11 tahun.

Kemiskinan masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan permasalahan pendataan masyarakat miskin adalah banyaknya data ganda yang tak terintegrasi dengan Dukcapil.

Nama almarhum Akidi Tio menjadi perbincangan publik usai keluarga besarnya memberikan bantuan Rp 2 Triliun sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan.

Angka kemiskinan berpotensi mencapai 17,5% jika pemerintah tak membagikan bansos pada tahun lalu.

KPK menuntut Juliari dengan pidana 11 tahun penjara. Namun ICW beranggapan tuntutan ini terlalu rendah

Mantan Mensos Juliari Batubara dinilai terbukti menerima suap Rp 32,4 miliar dari 10 perusahaan penyedia bansos sembako di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program bansos selama pandemi Covid-19.

Salah satu penyebab realisasi Bansos Pemda lambat karena ruang fiskal sangat terbatas sehingga implementasi di level daerah menjadi tidak efektif.

Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, pemerintah memutuskan untuk menambah sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

Kementerian Keuangan mencatat dana pemda yang mengendap di perbankan hingga Juni 2021 mencapai Rp 190 triliun. Kondisi ini seiring rendahnya realisasi penyaluran bansos untuk warga terdampak Covid-19.

Pemerintah akan memberikan subsidi upah sebesar Rp 1 juta kepada 8 juta pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta/bulan.

Bantuan sosial sudah mulai dicarikan kembali. Berikut ini cara cek bansos dengan mudah melalui cekbansos.kemensos.go.id