Cara Mengenali Pseudosains Penyebab Hoaks di Tengah Pandemi

Setelah setahun lebih dilanda pandemi Covid-19, Indonesia masih dihadapkan persoalan akan berita bohong dan disinformasi. Berdasarkan pengumpulan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah terdapat 1.495 isu hoaks hingga 24 Maret lalu. Menurut World Health Organization (WHO), fenomena tersebut dinamakan infodemik.

Infodemik merupakan informasi yang melimpah, baik offline atau online, mengenai pandemi. Berita yang disebarkan adalah tidak benar atau disinformasi. WHO menilai ini merupakan upaya yang disengaja untuk menyebarkan informasi yang salah, agar melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat akan sistem kesehatan publik dan memajukan agenda alternatif suatu kelompok atau individu.

Menurut Peneliti Atma Jaya Neuroscience Research (ANR) Robert Shen dan Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya Veronika Maria Sidharda dalam tulisannya di laman The Conversation, masyarakat perlu membedakan informasi yang berdasarkan sains dan ilmu semu (pseudoscience). 

Robert dan Veronika menyatakan bahwa manusia cenderung memiliki ketidaksempurnaan kognitif dan penalaran manusia yang membuat adanya ketidaksadaran untuk mengikuti keyakinan rata-rata orang atau kelompok di sekitarnya. Sehingga, masyarakat perlu membedakan sains dan ilmu semu. Robert dan Veronika menyebutkan ada enam kriteria ilmu semu yang dapat diidentifikasi.

Pertama, pernyataannya samar dan tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Sebab, sifatnya subjektif dan secara teknis tidak ada cara atau alat untuk membuktikannya. Salah satunya seperti teori konspirasi yang merupakan praduga untuk memenuhi rasa ingin tahu ketika informasi yang dibutuhkan tidak ada, bertentangan, dan tidak sesuai dengan pandangan pribadi orang tersebut.

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang bertajuk “Survei Kesediaan Divaksinasi Covid-19”, masyarakat cukup terbelah dalam menyikapi berita bohong yang berlandaskan teori konspirasi mengenai Covid-19. Beberapa di antaranya adalah percaya bahwa vaksin yang disuntikkan ke Presiden Joko Widodo bukan vaksin Covid-19 (21,2%) dan terdapat microchip dalam vaksin Covid-19 (18,4%).

Kedua, teori tersebut tidak dapat diuji kembali secara independent oleh pihak lain. Robert dan Veronika mencontohkan obat herbal yang sempat popular untuk mengobati Covid-19. Meski telah diklaim mampu mengurangi gejala Covid-19, obat ini justru menimbulkan efek samping pada pasien.

“Sebuah hasil penelitian yang saintifik, tepercaya dan jelas signifikansinya wajib dapat diulangi percobaannya oleh semua peneliti lainnya dengan hasil akhir yang terbukti sama,” ujar Robert dan Veronika di laman The Conversation.

Ketiga, ilmu semu mengabaikan bukti yang bertentangan dengannya. Pasalnya, pseudoscience hanya memilah bukti empiris yang mendukung pernyataannya. Evidence-Based Medicine (EBM) atau pencarian dan keputusan klinis sesuai bukti menjadi dasar penting bagi dunia medis. Robert dan Veronika mengatakan bahwa pengalaman seseorang, meski menyandang gelar profesor, bukan bukti kuat untuk dijadikan dasar saintifik. 

Publikasi yang sudah melalui proses review yang sistematik merupakan hasil produk sains. Keempat, ilmu semu berlandaskan bukti anekdotal dan telah diketahui tidak dapat diandalkan. Kelima, ilmu semu memanfaatkan ketidaktahuan pihak yang tidak dapat membuktikan kebohongan klaim yang mereka berikan. Yang terakhir, pseudoscience datang dengan klaim yang tidak berdasar, namun dibesar-besarkan tanpa diuji terlebih dulu. 

Mereka menyatakan cara terbaik untuk melawan ilmu semu yang banyak menghampiri masyarakat adalah dengan membanjiri informasi yang kredibel, akurat, menarik, dan mudah dipahami masyarakat melalui media massa dan media sosial.