RSPAD Sebut Sejumlah Anggota DPR Jadi Sampel Uji Coba Vaksin Nusantara

Ameidyo Daud Nasution
14 April 2021, 20:52
vaksin, dpr, rspad, covid-19
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigadir Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya (tengah) saat mengumumkan Menteri Perhubungan BUdi Karya Sumadi terkena Covid-19. Budi yang saat ini menjadi Kepala RSPAD mengatakan sejumlah anggota DPR akan menjadi sampel penelitian Vaksin Nusantara.

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto angkat bicara mengenai sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan menerima vaksin Nusantara bikinan Terawan Agus Putranto. Kepala RSPAD Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Budi Sulistya mengatakan mereka menjadi sampel penelitian vaksin Covid-19 tersebut.

Budi mengatakan jika hasil penelitian membuktikan ada kenaikan imunitas terhadap virus corona, maka vaksin ini akan jadi penemuan baru. “Mereka juga menjalani penelitian sesuai protokol,” kata Budi, Rabu (14/4) dikutip dari Antara.

Budi juga menjelaskan RI hingga saat ini masih bergantung pada vaksin dari luar negeri. Oleh sebab itu jika vaksin Covid-19 nasional bisa ditemukan maka Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara lain. “Sekaligus membantu perekonomian nasional,” katanya.

Sejumlah anggota dewan datang ke RSPAD, Jakarta, Rabu (14/4) untuk menjalani uji klinis sebelum disuntik vaksin Covid-19 itu. Beberapa yang datang antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, politisi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay hingga politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu.

Dasco beralasan keikutsertaannya lantaran mendukung vaksin buatan dalam negeri. Ia juga meminta semua pihak tidak memperdebatkan antara satu vaksin dengan vaksin yang lain “Adanya Vaksin Nusantara akan menambah kekayaan vaksin, apalagi ini produksi dalam negeri,” kata Dasco.

Prosesnya, sampel darahnya yang telah diambil akan diolah dengan sistem dendritic cell selama tujuh hari. Usai sepekan, sampel darah yang diambil akan disuntikkan lagi ke dalam tubuh untuk mengajari sel darah melawan virus.

"Saya pikir kalau ini dijadikan proses vaksinasi, tidak akan membutuhkan waktu yang lama seperti proses vaksinasi biasa," kata politisi Gerindra tersebut.

Meski demikian, dokter menganggap langkah Anggota DPR tersebut riskan lantaran menggunakan vaksin yang belum terbukti efikasinya. Apalagi Badan Pengawas Obat dan Makanan belum memberi izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II Vaksin Nusantara

"Vaksin lain sampai fase tiga baru boleh dipakai, ini kan belum. Menurut saya sangat riskan ya," kata Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta dr. Erlina Burhan, Rabu (14/4).

Reporter: Antara

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...