Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Rp155 T hingga April, Terbesar Bansos
Pemerintah mencatat realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 155,6 triliun hingga 30 April. Capaian tersebut setara dengan 22,3 persen dari target yang telah dicanangkan tahun ini.
Anggaran terbesar digunakan untuk bantuan perlindungan sosial yakni Rp 49,07 triliun atau 32,7 persen dari alokasi Rp 150,88 triliun. Dana diberikan untuk 9,7 penerima program keluarga harapan (PKH), kartu sembako untuk 15,9 juta orang, bantuan sosial tunai untuk 9,5 juta penerima, bantuan langsung tunai desa kepada 2,4 juta orang, kartu pra kerja untuk 2,4 juta, dan bantuan kuota internet untuk 26,9 juta peserta dan tenaga didik.
"Realisasi PEN sampai 30 April Rp 155,6 triliun atau 22,3 persen dari pagu Rp 699,43 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menemui Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/5).
Sedangkan anggaran yang terealisasi untuk sektor kesehatan mencapai Rp 21,1 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp 175,5 triliun. Pengeluaran di bidang kesehatan ditujukan untuk diagnostik testing dan tracing, biaya perawatan 99 ribu pasien, insentif nakes, serta obat Covid-19, komunikasi untuk kampanye 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), 3T (tracing, testing, dan treatment), vaksinasi, serta bantuan iuran JKN untuk 17,9 juta orang.
Untuk program prioritas, realisasinya mencapai Rp 18,98 triliun atau 15,3% dari target sebesar Rp 125 triliun. Program tersebut meliputi padat karya kementerian/lembaga untuk 272,1 ribu tenaga kerja, pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), ecowisata, serta pelatihan sumber daya manusia, dan ketahanan pangan untuk program food estate dan irigasi.
Selanjutnya, dukungan UMKM dan korporasi telah disalurkan sebesar Rp 40,23 triliun atau 20,8 persen dari pagu anggaran Rp 191,13 triliun. Sedangkan, insentif usaha yang telah terealisasi Rp 26,2 triliun atau 46,2 persen dari pagu Rp 56,7 triliun.
Insentif yang diberikan berbentuk PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 88.235 pemberi kerja, PPh final UMKM DTP kepada 248.275 wajib pajak (WP), dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 14.877 WP. Lalu, pengembalian pendahuluan PPN untuk 367 WP dan penurunan tarif PPh badan yang dapat dimanfaatkan seluruh WP badan.
"Kemudian diharapkan bahwa program lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang baru 12% bisa ditingkatkan," ujar Airlangga.
Sebelumnya Kementerian Keuangan memperkirakan pandemi Covid-19 membuat nilai ekonomi nasional yang hilang sebesar Rp 1.356 triliun pada 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan angka tersebut merupakan 8,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun lalu.
Ia menjelaskan, jumlah kerugian tersebut berasal dari selisih realisasi PDB pada tahun lalu yakni minus 2,07 persen dengan target pertumbuhan ekonomi dalam 2020 sebesar 5,3 persen. "Covid-19 adalah suatu tekanan yang luar biasa dalam hal ini," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4).
