Cegah Salah Sasaran, Pemerintah Pisahkan Kelompok Teror & Sipil Papua
Pemerintah akan memisahkan kelompok yang dianggap melakukan teror dengan organisasi sipil yang ada di Papua. Hal ini dilakukan agar warga sipil tak menjadi korban usai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dicap sebagai teroris pada akhir bulan lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah tetap akan berdialog dengan kelompok sipil yang ingin Papua merdeka. Sedangkan kelompok kecil yang melakukan perusakan akan terus diburu.
“Jadi bukan yang organisasi, tapi orang-orang yang melakukan teror,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (19/5).
Mahfud mengatakan agar tidak keliru mengejar target, pemerintah akan hati-hati mengejar orang tersebut. Saat ini aparat sudah mengantongi beberapa nama yang dicap sebagai teroris.
“Teknis menembaknya juga diatur, harus dipastikan dulu sampai sekian persen sehingga memang bukan sipil,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud kembali menjelaskan alasan pemerintah melabeli KKB sebagai teroris. Ia mengatakan mereka kerap melakukan kekerasan dan teror sehingga patut dicap sebagai teroris seperti diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
“Dengan 90 persen gerakan politik dan klandestin kami akan terus berembuk. Yang paling kecil ini yang teroris sudah puluhan tahun tidak selesai,” ujarnya.
Tak hanya Papua, Mahfud juga menyatakan bahwa aparat keamanan akan terus mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Hal tersebut lantaran kelompok tersebut mulai menunjukkan aktivitas lagi.
Terakhir, kelompok tersebut diduga membunuh empat orang petani di Lore Timur, Poso, Sulawesi tengah pada 11 mei lalu. “Kami mengutuk ekras dan memerintahkan aparat keamanan meningkatkan pengamanan dan pengejaran teroris di wilayah itu,” kata mantan Ketua MK tersebut.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) justru khawatir pelabelan tersebut akan meningkatkan kekerasan. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap pemerintah mengambil pendekatan halus terhadap gerakan KKB Papua. Sebab, pendekatan dengan kekerasan terbukti menimbulkan kekerasan lanjutan serta semakin terjal perdamaian di Bumi Cenderawasih.
"Langkah ini tidak tepat dan semoga tidak akan menimbulkan eskalasi kekerasan yang semakin tinggi, dan semakin menjauhkan agenda jalan damai," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Jumat (30/4).
