Sekolah Tatap Muka Dimulai Juli, Kemendikbud Minta Pemda Awasi Ketat

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengakui pengawasan dalam kegiatan sekolah tatap muka masih menjadi soal. Oleh sebab itu mereka meminta pemerintah daerah mengawasi secara ketat kegiatan belajar mengajar demi mencegah penularan Covid-19.

Sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta sekolah tatap muka dimulai Juli mendatang. Bahkan Nadiem mengatakan tak ada lagi tawar menawar terhadap jadwal tersebut.

“Yang bisa menjadi soal, optimalisasi sistem pengawasan sekolah. Perlu kolaborasi dinas pendidikan di kabupaten, kota, dan provinsi, jangan sampai jadi klaster,” kata Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dalam sebuah diskusi yang digelar pada Sabtu (5/6).

 Dari hasil survei Kemendikbudristek 80 persen sekolah menyatakan siap menggelar pendidikan tatap muka. Meski demikian, potensi penularan Covid-19 pada siswa masih bisa terjadi di luar sekolah.

Saat ini sebanyak 30 persen sekolah juga telah menggelar kegiatan belajar tatap muka. Namun kendali paling besar berada di tangan orang tua yang akan mengizinkan anaknya datang ke sekolah. “Maka sosialisasi kebijakan ini juga harus jelas, lalu mendorong transportasi seaman mungkin,” kata Sri.

Dia juga mengakui kasus Covid-19 sempat terjadi dari 30 persen sekolah yang menggelar kegiatan tatap muka. Meski demikian, ada solusi agar kegiatan pembelajaran ini tidak terputus. “Sekolah yang terpapar ditutup sementara sampai kondusif,” katanya.

Solusi lain adalah memaksimalkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai pengawas. Begitu pula orang tua siswa juga harus aktif mengawasi kegiatan agar sekolah tak menjadi tempat penularan corona. “Peran pengawasan tak boleh main-main agar sekolah tak menjadi klaster,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Yusuf Macan Effendi berharap pemerintah menerbitkan semacam Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk memperkuat pengawasan saat pendidikan tatap muka dimulai penuh.

“Keluarkan SKB antara Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama,” kata politisi yang akrab dipanggil Dede Yusuf itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jejen Musfah juga meminta Kementerian Perhubungan juga ikut dalam pengawasan. Hal ini agar keamanan transportasi siswa dapat terjamin dari Covid-19.

Ia juga sepakat bahwa sekolah tatap muka harus dibuka dalam waktu dekat lantaran tak semua guru dan siswa sanggup menjalani pembelajaran jarak jauh. “Belum lagi tak semua orang tua (siap mendampingi anaknya),” kata Jejen.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendorong adanya SKB terbaru untuk mengawasi kegiatan belajar tatap muka. Mereka juga mengatakan kunci keberhasilan sekolah tatap muka ada di pengawasan daerah.

“Mulai dari siswa berangkat sekolah sampai kembali lagi ke rumah, ini penting,” kata Komisioner KPAI Jasra Putra.