Sinyal Politik Mega-Prabowo Jelang 2024 di Balik Gelar Profesor Unhan
Universitas Pertahanan (Unhan) akan menggelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat memperkirakan, ada motif politik dibalik pemberian gelar profesor kehormatan itu.
Sebagaimana diketahui, Unhan berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertahanan. Adapun, posisi Menteri Pertahanan saat ini dijabat oleh Prabowo Subianto.
"Sinyal-sinyal politik sih ada. Misalnya, Prabowo berdiri di belakang Mega saat peresmian patung Bung Karno naik kuda. Itu gambarkan sinyal," kata Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio saat dihubungi Katadata.co.id, Rabu (9/6).
Menurutnya, sinyal itu menunjukkan Prabowo mempersilakan Mega untuk memimpin dunia politik saat ini sekaligus membuka kans kolaborasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Kemungkinan lainnya, Prabowo akan maju pada Pilpres bersama dengan calon yang diusung oleh PDIP. "Mungkin Puan Maharani," ujar dia.
Ia pun menilai, pemberian gelar kepada Mega akan menimbulkan banyak risiko. Sebab, Prabowo akan dibayangi oleh tuduhan diplomasi politik oleh masyarakat. "Kemarin diplomasi patung Bung Karno, sekarang diplomasi guru besar," kata Hendri.
Setali tiga uang, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin menilai pemberian gelar itu dilatari oleh motif politik. Prabowo diduga tengah berinvestasi kebaikan kepada Mega.
"Di politik itu, tidak ada makan siang yang gratis. Semua itu ada kalkulasi dan hitung-hitungannya agar Prabowo punya jasa terhadap Megawati," kata dia.
Hal itu bertujuan utnuk mempermudah Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Namun, pemberian gelar profesor ini menimbulkan pertanyaan di kalangan akademisi. "Ini yang membuat tidak keadilan di dunia akademisi," ujar dia.
Namun, pengamat komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Dodi Ambardi memperkirakan tidak ada sinyal khusus di balik pemberian gelar tersebut.
"Yang saya tahu, Prabowo tidak terlibat dalam pendirian dan pengelolaan Unhan yang berdiri sejak 2009 ketika Panglima TNI Djoko Santoso," katanya.
Mengutip dari keterangan Unhan, sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan akan digelar Jumat (11/6).
Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian mengatakan, sidang senat akademik Unhan telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar atas karya ilmiah Mega sebagai syarat pengukuhan Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan. Pemberian gelar itu tidak terlepas dari kepemimpinan Mega dalam menghadapi krisis multi di era pemerintahannya.
“Unhan mencatat keberhasilan Ibu Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia,” kata dia.
Sedangkan PDI Perjuangan mengapresiasi rencana Unhan ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan di bawah kepemimpinan Mega, RI mampu bangkit dari krisis multidimensi.
Hasto juga menambahkan bahwa Mega menghadirkan rekonsiliasi nasional serta melarang menghujat Soeharto. "Atas kepemimpinannya, Ibu Megawati telah menerima sembilan gelar doktor honoris causa dari dalam dan luar negeri," kata Hasto.
Sebelumnya Prabowo dan Megawati meresmikan patung Soekarno sedang menunggang kuda di halaman Kementerian Pertahanan, Minggu (6/6). Peresmian patung tersebut bersamaan dengan hari lahir ke-120 sang proklamator RI.
Selain menyampaikan capaian sang ayah ketika memimpin RI, Mega juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo."Jadi sungguh menurut kami keluarga, sangat istimewa," kata Megawati, Minggu (6/6) dikutip dari Antara.
Adapun Prabowo mengatakan keberadaan patung tersebut bukan bagian dari pemujaan terhadap sejarah masa lalu namun soal warisan nilai bangsa. "Generasi muda harus mengerti dan sadar darimana kita berasal," kata Prabowo.
