Survei: 63,3% Orang Tua Setuju Vaksin Anak Sebelum Belajar Tatap Muka

Sebanyak 63,3% orang tua setuju anaknya mendapatkan vaksin virus corona. Sejalan dengan itu, mereka juga sepakat untuk memulai pembelajaran tatap muka atau PTM pada Juli 2021.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan sebagian besar orang tua setuju dengan pembelajaran tersebut karena melihat perkembangan psikologis anak.

“Anak sudah bosan di rumah, hanya bermain gim di rumah, sinyal internet susah sekali di daerahnya, orang tua juga tidak memiliki kompetensi pengajaran di rumah dan lainnya,” kata Iman saat memaparkan hasil survei, Minggu (11/7).

Tingginya persentase orang tua yang setuju dengan PTM mencerminkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dinilai tidak efektif. “Bayangan saya hanya di bawah 20%, ternyata di atas 40%,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda yang turut hadir dalam paparan virtual tersebut. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus merespon positif isu ini. “Hasilnya 63% berarti harus segera ditentukan kapan PTM akan dimulai,” katanya. 

Pembelajaran Tatap Muka Dapat Segera Dilaksanakan?

Iman menyebut sebenarnya persentase orang tua yang tidak setuju anaknya divaksinasi tidak sedikit. Alasannya pun beragam. “Mereka khawatir tujuan vaksinasi bukan untuk kesehatan, tidak halal, vaksin belum teruji, serta karena anak memiliki penyakit,” ucapnya.

Dalam hasil survei yang diselenggarakan P2G, terdapat pula orang tua yang ragu dan tidak setuju pembelajaran tatap muka. Angka yang tidak setuju mencapai 56,1%. 

Alasannya, kasus Covid-19 semakin meningkat, siswa belum tuntas divaksinasi, dan sekolah/madrasah berada di zona merah. “Sekolah juga belum siap memenuhi fasilitas pendukung protokol kesehatan serta guru belum tuntas divaksinasi,” kata Iman.

Hasil survei KedaiKOPI beberapa waktu lalu pun menunjukkan, mayoritas atau 59% masyarakat Indonesia tak setuju apabila sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah melonjaknya kasus Covid-19. Penolakan itu terjadi di seluruh zonasi dengan tingkat kerawanan corona yang berbeda-beda, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.

Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim merekomendasikan agar vaksinasi anak dilaksanakan terlebih dulu sebelum dimulainya PTM. Untuk mencapainya perlu dua langkah. Pertama, adanya sosialisasi dan edukasi manfaat vaksinasi anak terhadap orang tua.

Hal ini juga didukung oleh Jubir Vaksin Covid-19 Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi. Sosialisasi dan edukasi orang tua oleh pihak sekolah terkait vaksinasi anak sangat krusial. “Kalau orang tua masih ragu vaksinasi anak, ada kecenderungan mereka juga tidak mau divaksin. Jika begitu, nantinya orang tua bisa menularkan virus ke anak juga,” kata Nadia.

Berikutnya, P2G meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan segera melakukan penjadwalan vaksinasi anak. Inisiatif vaksinasi mandiri oleh sekolah dapat menjadi solusi sederhana. “Tetapi jangan sampai terjadi perdagangan vaksin di sekolah. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa vaksin bagi guru dan anak Indonesia itu gratis,” ujar Satriawan.

Terkait pembelajaran tatap muka, P2G menyebut sekolah yang menggelar PTM harus memastikan siswa yang hadir di sekolah sudah divaksinasi. Selain itu, vaksinasi guru dan tenaga pendidik juga harus dipercepat.

Saat ini vaksinasi guru dan tenaga pendidik sudah diangka 2 juta dari target 5 juta orang. “Pemerintah perlu mempercepat vaksinasi guru dan tenaga pendidik jika mau melaksanakan pembelajaran tatap muka,” ujar Nadia.

Pelaksanaan PTM tidak bergantung pada vaksinasi saja. Yang paling utama adalah penerapan protokol kesehatan dan kondisi orang di sekitar anak. “Saat PTM nanti anak bawa bekal, jarak harus diterapkan, waktu sekolah tidak terlalu panjang. Sekolah pun harus tetap diberikan metode pilihan mau daring atau luring,” katanya.

P2G menyebut empat indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka. Pertama, tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Kedua, sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka. Daftarnya tercantum di aturan pemerintah daerah setempat.

Ketiga, pemetaan pemerintah daerah terkait sebaran Covid-19 di wilayanya. Termasuk angka positivity rate harus di bawah 5% sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO. Terakhir, izin dari orang tua siswa yang bersifat personal, bukan perwakilan organisasi Komite Sekolah.

Penyumbang bahan: Alfida Febrianna (magang)