Survei Charta: 43% Masyarakat Tak Percaya Data Covid-19 Pemerintah
Masalah data masih menjadi salah satu kendala utama dalam mengatasi penularan Covid-19 di Indonesia. Bahkan dari hasil survei terkini Charta Politika, ada 43,3% yang menyatakan kurang dan tidak percaya terhadap data penanganan corona yang dirilis pemerintah.
Dari hasil penjaringan opini masyarakat, sebanyak 37,1% responden menyatakan kurang percaya data pandemi yang dirilis pemerintah. Sedangkan 6,2% mengatakan tidak percaya sama sekali.
Sedangkan 4,5% responden mengaku sangat percaya dan 48,6% menyatakan cukup percaya. Adapun 3,7% menyatakan tidak tahu atau tak menjawab.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan pekerjaan rumah yang besar terhadap pemerintah pusat hingga daerah untuk membangun kepercayaan terhadap data sebagai hulu penanganan Covid-19.
"Kalau distrust terjadi terkait data, akan lebih berat bagi pemerintah menghadapi pandemi," kata Yunarto dalam pemaparannya, Kamis (12/8).
Secara umum, 51,4% responden menganggap kinerja pemerintah dalam menangani pandemic masih baik atau sangat baik. Sedangkan 45,6% menyatakan buruk dan sangat buruk.
Sedangkan 72,4% responden bersedia menerima vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah. Adapun 23,9% menyatakan tak bersedia ikut vaksinasi.
Jumlah responden yang menyatakan bersedia menerima vaksin juga terus bertambah. Pada survei Maret 2021, baru 65,7% orang yang mengaku mau disuntuk vaksin.
Meski demikian, mayoritas responden tidak setuju dengan pemberlakuan denda pada penolak vaksin. Ada 59,1% masyarakat yang tak sepakat mereka yang menolak vaksinasi kena sanksi denda.
Masalah informasi juga dikeluhkan banyak responden sebagai kendala utama vaksinasi Covid-19. Survei Charta melaporkan 29.4% responden mengeluhkan ketidakjelasan infomrasi mengenai vaksinasi. Sedangkan 26,3% menganggap kendala terbesar pemberian suntikan kekebalan adalah adanya masyarakat tak percaya vaksin.
Survei juga menemukan fenomena lain dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ada 54,3% atau mayoritas responden yang mengaku sering melanggar pembatasan aktivitas.
Angka responden tertinggi yang kerap melanggar PPKM berada di Maluku-Papua dengan angka 65%, Jawa Barat dengan jumlah 58,1%, dan Sumatera dengan 57,2% responden.
Tak hanya itu, sebanyak 54,7% responden berharap pemerintah menyudahi PPKM dan masuk ke masa normal baru (new normal) dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.Adapun 20,8% menganggap pembatasan perlu dilanjutkan sampai kasus corona menurun.
Survei dilakukan pada 12 sampai 20 Juli dengan metode multistage random sampling kepada 1.200 responden. Sedangkan tingkat toleransi kesalahan dari penggalian opini ini sebesar 2,83%.
