Pemerintah Dorong Perguruan Tinggi di Daerah PPKM Level 1-3 Gelar PTM
Pemerintah mendorong institusi perguruan tinggi di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 hingga 3 untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Hal ini dilakukan demi menekan risiko kemunduran akademis atau learning loss pada mahasiswa.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, arahan ini telah diberikan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021.
SE ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021-2022, yang terbit pada 13 September 2021.
Meski demikian, menurut dia, ada beberapa aturan teknis dalam pelaksanaan PTM tersebut. Pertama, kampus diharapkan menyediakan sarana sanitasi, mengurangi tempat berkumpul tertutup, dan menimbulkan kerumunan.
Kedua, seluruh pengajar peserta didik dan individual lain yang berada di lingkungan kampus wajib mengenakan masker dan menjaga jarak. Ketiga, kapasitas maksimal kelas untuk setiap sesi belajar mengajar adalah 50%.
Selain itu, ia juga mendorong perguruan tinggi untuk membentuk satgas Covid-19 yang berfungsi mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di kampus. Hal ini penting demi menjaga kelancaran dan keamanan proses belajar mengajar.
Wiku mengatakan, perguruan tinggi juga harus menerbitkan pedoman aktivitas kampus, menyediakan ruang isolasi sementara, dan dukungan tindakan kedaruratan bagi civitas akademika di kampus. Perguruan tinggi juga harus memastikan mahasiswa dari luar daerah dalam keadaan sehat dan telah melakukan karantina mandiri 14 hari atau tes usap.
"Jika mendapati kasus positif di kampus, maka pemimpin perguruan tinggi harus menghentikan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi," kata Wiku.
Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan kekhawatiran terjadinya learning loss pada siswa lantaran masih banyak sekolah belum melaksanakan PTM meski siap. "Saya lebih khawatir bahwa hanya 40 persen dari pada sekolah kita yang bisa melakukan PTM saat ini. Jadi ada 60 persen sekolah kita yang sebenarnya sudah boleh melakukan PTM yang belum," kata Mendikbudristek Nadiem.
Kekhawatiran Nadiem itu didasari bahwa data Bank Dunia dan berbagai riset yang melaporkan adanya potensi learning loss atau kemunduran proses akademik akibat masih belum dilakukannya PTM.
Bank Dunia dalam riset yang dirilis tahun lalu memperkirakan kegiatan belajar daring atau online dapat mempengaruhi pendapatan siswa di masa depan. Rata-rata pendapatan siswa di wilayah Asia Timur dan Pasifik berpotensi hilang US$ 865 atau setara Rp 12,72 juta per tahun saat bekerja.
"Ini setara dengan pengurangan, rata-rata sebesar empat persen dari pendapatan yang diharapkan per tahun jika pandemi Covid-19 tak terjadi," kata Bank Dunia dalam Laporan untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020.
Bank Dunia menghitung potensi tersebut menggunakan data paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada 2017 sebagai dasar perhitungan. Para siswa di negara berpendapatan tinggi kawasan ini akan menghadapi potensi pengurangan pendapatan paling tinggi mencapai US$ 2.000 per tahun.
Di Tiongkok dan Negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan FIlipina), hilangnya waktu sekolah akibat belajar online mencaoai 0,8%, sedangkan di Asia Timur sebesar 0,7 %, dan 0,4% di negara-negara Kepulauan Pasifik yang sebagian besar tidak menutup sekolah.
Dampak buruk dari krisis Covid-19 terhadap SDM diperkirakan lebih besar pada masyarakat miskin. Rumah tangga miskinkurang memiliki akses pada teknologi seluler yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh selama periode penutupan sekolah.
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memperkirakan penutupan sekolah akibat pandemi virus corona Covid-19 membuat banyak siswa di Indonesia kehilangan kesempatan belajar (learning losses). Ini tecermin dari proyeksi berkurangnya waktu belajar siswa di sekolah melalui indikator Learning-Adjusted Years of Schooling (LAYS).
Berdasarkan Human Capital Index 2020, Indonesia memiliki LAYS selama 7,83 tahun. Akibat penutupan sekolah saat pandemi, LAYS di Indonesia diperkirakan berkurang rata-rata sebesar 0,33 tahun menjadi 7,5 tahun dalam skenario menengah.
