Jakpro Siapkan Lima Lokasi Formula E Alternatif Selain Monas
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan lima lokasi (venue) Formula E alternatif, selain monumen nasional (Monas). Ini supaya acara dapat berlangsung sesuai target pada 2022.
"Venue yang jelas bukan di Monas. Itu saja clue atau petunjuknya," kata Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro Gunung Kartiko di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (6/10).
Gunung menjelaskan, penyiapan lima lokasi itu karena rencana menggelar Formula E di Monas terkendala izin dari pemerintah pusat (pempus).
Oleh karena itu, Jakpro mencari lokasi lain. Namun tetap menunjukkan ikon Jakarta.
"Banyak. Ada lima alternatif. Kalau Monas sepertinya agak ‘berat’ dari sisi perizinan. Jadi, kami cari lokasi ikon Jakarta lainnya," katanya.
Dia mengatakan, nantinya Formula E Operation (FEO) akan meninjau langsung lokasi-lokasi yang dijadikan calon trek balap Formula E.
"Dari alternatif itu, FEO akan datang untuk survei dan pemetaan semua. Baru akan ditentukan yang bagus misalnya, alternatif satu atau dua," kata Gunung.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengklarifikasi soal anggaran Formula E yang bakal digelar selama tiga tahun berturut-turut.
Dalam dokumen 'Katanya Vs Faktanya Formula E' yang dipaparkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Formula E menggunakan APBD Jakarta.
Pemprov DKI juga menjelaskan, kesepakatan terbaru antara Jakpro dan FEO yakni periode pelaksanaan disesuaikan tiga tahun, yaitu 2022, 2023 dan 2024.
Itu menjawab isu bahwa Formula E hanya untung jika digelar selama tiga tahun berturut-turut. "Kerugian bakal terjadi jika Formula E hanya digelar sekali di Jakarta. Salah satu kerugiannya, infrastruktur yang dibangun akhirnya tak bisa dimanfaatkan maksimal," kata Pemprov DKI Jakarta.
Selain soal untung dan rugi, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan soal penggunaan APDB untuk Formula E. Ada kabar yang menyebutkan bahwa biaya komitmen (commitment fee) Formula E Rp 2,3 triliun dan biaya pelaksanaan Rp 4,4 triliun.
"Faktanya, 'commitment fee' Rp 560 miliar," tulis Pemprov DKI Jakarta. Ini pun bukan hanya untuk tahun pertama, tetapi keseluruhan tahun penyelenggaraan.
