Berita APBD Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Jokowi mengajak para walikota untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek kereta otonom tanpa rel atau yang dikenal sebagai Autonomous Rail Transit (ART) di wilayah pemerintahan.

Kemenkeu menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memanfaatkan skema pembiayaan kreatif guna mendukung visi menjadi kota global. Dengan cara mengakses pinjaman daerah atau obligasi daerah.

Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Rp 99,5 triliun untuk THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2024 dengan rincian total anggaran Rp 48,7 triliun untuk THR dan Rp 50,8 triliun untuk gaji ke-13

Presiden Jokowi telah menerbitkan aturan terkait THR dan gaji ke-13 untuk para aparatur negara termasuk PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan aturan terkait THR dan gaji ke-13 untuk para aparatur negara termasuk PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota polri, dan pejabat negara.

Ini Tips Gibran agar Para Wali Kota Bisa Gaet Proyek-proyek Besar

Gibran: Proyek di Solo Lebih Banyak Sebelum Saya Jadi Wali Kota

BPK menemukan sejumlah kejanggalan dalam penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik alias Banparpol yang bersumber dari APBD. Bagaimana temuan BPK?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan, pentingnya pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah yang selaras

KPK memeriksa mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan Provinsi Tahun Anggaran 2017-2018. Bagaimana peran sertanya dalam perkara korupsi itu?

Struktur APBD Lampung lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan pembangunan infrastruktur.

Jokowi juga meminta kepala daerah merancang program setahun lebih cepat agar tak ada lagi APBD yang mengendap.

Modus suap terhadap 28 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 terungkap dari persidangan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola

Sebelumnya KPK telah menetapkan eks Gubernur Jambi Zumi Zola bersama 23 orang lainnya sebagai tersangka dan telah berkekuatan hukum tetap.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembangunan rumah ibadah menggunakan APBD merupakan kewenangan penyelenggara negara setelah mendapat persetujuan legislatif.