Mengenal Komcad, Satuan Militer yang Baru Diresmikan Jokowi
Presiden Joko Widodo resmi mengangkat 3.103 anggota Komponen cadangan (Komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Apa itu sebenarnya Komcad?
Anggota Komcad berasal dari warga sipil yang mengikuti serangkaian latihan militer. Pembentukan satuan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN). Komcad bukan wajib militer. Anggotanya mendaftar secara sukarela untuk menjadi bagian dari satuan pengamanan.
Pendaftaran Komcad mulai dibuka pada 17 Mei 2021. Mereka yang lolos seleksi juga telah menjalani pelatihan pada 21 Juni hingga 18 September 2021. Meskipun Komcad berada di bawah komando TNI, status anggota Komcad tetap warga sipil. Dengan demikian, mereka akan kembali ke profesi masing-masing setelah selesai menjalani pelatihan.
"Komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang," kata Jokowi, Kamis (7/9).
Mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Adapun garis komandonya tetap berada di bawah Panglima TNI.
Meskipun bersifat sukarela, anggota Komcad harus siap siaga ketika ada panggilan tugas. Mereka yang mangkir bahkan bisa kena hukuman penjara. TNI bisa memanggil Komcad untuk kembali menjalani pelatihan minimal 12 hari dalam setahun. Selama pelatihan itu, TNI memberikan uang saku dan jaminan kesehatan terhadap anggota Komcad.
Jika sedang tidak bertugas, anggota Komcad tetap terikat pada hukum positif yang berlaku, selayaknya masyarakat sipil lainnya. Kementerian Pertahanan berjanji akan terus memantau aktivitas anggota Komcad untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di kemudian hari. Penggunaan Komcad adalah alternatif terakhir, apabila Komponen Utama perlu tambahan tenaga pengganti.
Komcad juga berbeda dengan Pam Swakarsa atau milisi. Pam Swakarsa biasanya tidak memiliki garis komando yang jelas sehingga ada potensi bergerak sendiri. Sementara Komcad tetap berada di bawah komando Panglima TNI. “Komponen Cadangan tidak bisa dijadikan milisi apalagi dibenturkan untuk menghadapi masyarakat,” tulis Kementerian Pertahanan dalam situsnya.
Garda Nasional
Konsep pasukan cadangan memang bukan hal asing dalam dunia militer. Amerika Serikat misalnya, punya National Guard (Garda Nasional) yang juga mengandalkan keterlibatan masyarakat sipil. Saat ini AS memiliki 54 unit Garda Nasional yang bekerja ganda untuk Gubernur dan Pemerintah Federal.
Berbeda dengan Komcad di mana anggotanya hanya aktif ketika dipanggil, keanggotaan Garda Nasional bersifat paruh waktu. Mereka diharapkan mengabdi minimal satu pekan setiap bulan, dan menjalani pelatihan selama dua minggu setiap tahunnya. Saat ini diperkirakan ada 450.000 anggota Garda Nasional di Amerika Serikat.
Pengamat militer Ade Muhammad menjelaskan selain sebagai cadangan, Garda Nasional justru difungsikan sebagai pasukan utama dalam kondisi darurat nasional domestik. Mereka banyak berkontribusi dalam penanganan bencana alam seperti tornado dan badai. “Kalau enggak cukup bisa juga pasukan reguler dipanggil,” ujarnya kepada Katadata, Kamis (7/10).
Dalam beberapa peristiwa, Garda Nasional juga pernah dikerahkan untuk menangani kerusuhan domestik. Ini misalnya pernah terjadi saat kerusuhan rasialis pecah di California pada 1992. Kala itu, Presiden AS George H.W. Bush menerjunkan Garda Nasional untuk mengatasi kerusuhan.
Mantan Presiden Donald Trump bahkan pernah mengancam akan mengerahkan Garda Nasional untuk mengatasi gelombang protes dan kerusuhan akibat kematian George Floyd. Sebanyak 25.000 pasukan Garda Nasional juga dilibatkan dalam untuk mengamankan pelantikan Presiden Joe Biden setelah kerusuhan pecah di ibukota AS Washington DC.
Jika mengacu pada UU PSDN, Komponen Cadangan seharusnya tidak akan dikerahkan untuk mengatasi demonstrasi atau kerusuhan. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah menegaskan Komcad hanya boleh dipakai untuk keperluan pertahanan negara.
