Ratusan Ribu Warga Papua Ditargetkan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah menargetkan 196.120 warga Papua keluar dari kemiskinan ekstrem tahun ini. Penduduk yang dimaksud di Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, ada sekitar 2,1 juta jiwa penduduk miskin ekstrem di tujuh provinsi, salah satunya Papua. Kelima kabupaten di Papua ini masuk prioritas berdasarkan kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di daerah tersebut.
Secara nasional, pemerintah menargetkan 2,1 juta warga keluar dari kemiskinan ekstrem pada 2024. "Khusus untuk lima kabupaten di Papua ditarget tahun ini,” kata Ma’ruf dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua, dikutip dari Antara, Sabtu (16/10).
Rincian jumlah penduduk yang ditargetkan keluar dari kemiskinan ekstrem tahun ini, yaitu:
- Kabupaten Jayawijaya 67.720 jiwa atau 30,84%
- Kabupaten Puncak Jaya 35.180 atau 26,53%
- Kabupaten Lanny Jaya 54.920 jiwa atau 30,52%
- Kabupaten Mamberamo Tengah 14.200 jiwa atau 29,19%
- Kabupaten Deiyai sebanyak 24.100 jiwa atau 32,48%
Menurut Bank Dunia, penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem yakni yang keseimbangan kemampuan berbelanja US$ 1,9 atau Rp 27.061 per hari. Sedangkan warga miskin US$ 2,5 atau Rp 35.607 per hari.
Ia juga meminta kepala daerah yang wilayahnya masuk prioritas 2021 di Provinsi Papua untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing. Ini disesuaikan dengan karakteristik miskin ekstrem di masing-masing wilayah.
Ma’ruf Amin mengatakan, tidak ada kendala dana dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Papua. “Tantangan terbesar saat ini yakni bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," ujarnya.
Menurut dia, konvergensi merupakan faktor utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ini untuk memastikan seluruh program penanggulangan mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat.
Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemprov Papua untuk mengutamakan konvergensi program dari kementerian dan lembaga (K/L), serta non-K/L. Ini agar bantuan tepat sasaran ke masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM).
Apalagi hanya tersisa tiga bulan lagi tahun ini. Pemerintah pun menyiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua, menggunakan data yang tersedia sekarang.
"Untuk program khusus 2021 ini, pemerintah akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas ini," katanya.
