KEMISKINAN: Berita Kemiskinan Terkini - Isu Kemiskinan

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, ada sejumlah kejanggalan dalam data capaian pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2025 yang dirilis pekan lalu.

Pemerintah akan menanggung iuran 11 juta peserta PBI yang telah dicabut karena pengkinian data kemiskinan selama tiga bulan.

Beberapa jam setelah BPS merilis data pertumbuhan dan kemiskinan terendah sejak 1998, Moody’s memangkas outlook utang RI jadi negatif, menyoroti risiko fiskal dan ketidakpastian kebijakan.

Jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang atau 8,25% dari penduduk Indonesia.

Bank Dunia perbarui garis kemiskinan global, soroti 5,44% penduduk Indonesia hidup di bawah US$3 per hari, yang menjadi target utama Presiden Prabowo untuk dihapuskan pada 2029.

Kita tidak melihat lintasan kemiskinan setelah bencana, ketika bantuan darurat berhenti, tenda dibongkar, dan hidup harus dilanjutkan dengan tangan kosong. Siapa yang harus bertanggung jawab?

Paradoks kelimpahan mengilustrasikan bagaimana kekayaan sumber daya alam sering kali gagal menghasilkan kemakmuran inklusif.

Indonesia akan memasuki masa penuaan penduduk, sehingga sangat penting agar desain kebijakan sosial mengintegrasikan perspektif lansia ke dalamnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengungkapkan masih terdapat 6 juta keluarga miskin ekstrem yang tinggal di rumah tidak layak huni sekaligus bukan miliknya sendiri.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menyatakan “perang” terhadap tengkulak. Apakah tengkulak selalu eksploitatif? Bisakah mereka berfungsi sebagai mitra pembangunan, bukan predator ekonomi?

Ada tiga pelajaran yang dapat menjadi fondasi penting bagi pemerintahan Prabowo untuk membangun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih akurat, inklusif, dan berdampak jangka panjang.

Ketua DEN Luhut proyeksikan penerapan digitalisasi bansos dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia hingga 34 juta orang selama periode Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto sukses menurunkan angka kemiskinan Indonesia ke 8,47% di Maret 2025, mencetak rekor terendah sekaligus meningkatkan lapangan pekerjaan dan mempertahankan inflasi rendah.

Kritikan terhadap BPS meningkat seiring dilepaskannya data ekonomi Indonesia yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi Q2 2025, yang banyak dipertanyakan keakuratannya.

Penurunan angka kemiskinan didorong oleh berkurangnya penduduk miskin di wilayah perdesaan. Penduduk miskin kota belum dapat keluar dari dampak pandemi Covid-19.