KEMISKINAN: Berita Kemiskinan Terkini - Isu Kemiskinan

El Nino diprediksi muncul pada 2026 dan menjadi peringatan dini serius terhadap ketahanan pangan nasional Indonesia, berdasarkan pemodelan iklim terbaru.

Artikel ini mengulas ketimpangan sosial yang tercermin dari ironi geografis permukiman padat dan mewah di kota besar, serta mempertanyakan keadilan dan mobilitas antargenerasi.

Indonesia mencatat Gini Ratio 0,363 pada September 2025, level ketimpangan terendah dalam satu dekade yang telah melampaui target RPJMN, meski disparitas antarprovinsi masih jadi pekerjaan rumah.

Data BPS Februari 2026 menunjukkan tingkat Kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,25%, meski penurunan di perkotaan lebih lambat dibanding perdesaan, menandakan dampak kebijakan berkelanjutan.

Kemiskinan ekstrem menjadi akar dua tragedi anak di NTT dan Kendari, merenggut hak hidup dan masa kanak-kanak mereka, serta memerlukan perhatian serius.

Pemerintah tengah merombak data penerima bansos. Apakah langkah ini mampu memenuhi ambisi untuk menghapus kemiskinan ekstrem, atau justru menyisakan kelompok rentan di luar perlindungan?

BPS mencatat penurunan angka Kemiskinan menjadi 8,25% pada September 2025, namun statistik ini perlu dibaca lebih dalam untuk memahami tantangan struktural yang masih ada.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, ada sejumlah kejanggalan dalam data capaian pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2025 yang dirilis pekan lalu.

Pemerintah akan menanggung iuran 11 juta peserta PBI yang telah dicabut karena pengkinian data kemiskinan selama tiga bulan.

Beberapa jam setelah BPS merilis data pertumbuhan dan kemiskinan terendah sejak 1998, Moody’s memangkas outlook utang RI jadi negatif, menyoroti risiko fiskal dan ketidakpastian kebijakan.

Jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang atau 8,25% dari penduduk Indonesia.

Bank Dunia perbarui garis kemiskinan global, soroti 5,44% penduduk Indonesia hidup di bawah US$3 per hari, yang menjadi target utama Presiden Prabowo untuk dihapuskan pada 2029.

Kita tidak melihat lintasan kemiskinan setelah bencana, ketika bantuan darurat berhenti, tenda dibongkar, dan hidup harus dilanjutkan dengan tangan kosong. Siapa yang harus bertanggung jawab?

Paradoks kelimpahan mengilustrasikan bagaimana kekayaan sumber daya alam sering kali gagal menghasilkan kemakmuran inklusif.

Indonesia akan memasuki masa penuaan penduduk, sehingga sangat penting agar desain kebijakan sosial mengintegrasikan perspektif lansia ke dalamnya.