Penurunan angka kemiskinan didorong oleh berkurangnya penduduk miskin di wilayah perdesaan. Penduduk miskin kota belum dapat keluar dari dampak pandemi Covid-19.
Sayangnya, dalam konteks kemiskinan, pejabat lebih sering hanya mengutip angka dari satu jenis indikator tanpa paham bagaimana kelebihan dan kelemahan indikator tersebut.
Kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan penurunan menjadi 8,47% per Maret 2025, dengan pemerintah menargetkan eliminasi total kemiskinan pada 2029.
BPS mencatat kenaikan garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 menjadi Rp609.160 per kapita per bulan, sebuah lonjakan 2,34% dari September 2024, menunjukkan tren kenaikan biaya hidup minimum.
BPS belum mengadopsi garis kemiskinan ekstrem terbaru Bank Dunia karena masih mengikuti standar RPJMN 2025-2029, tetap gunakan PPP 2017 agar data lebih konsisten.
BPS mengungkap pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia turun drastis menjadi 2,38 juta, catatan terbaik sejauh ini berkat upaya pengentasan yang dilakukan.
Semestinya, peran negara adalah mendukung kapasitas organisasi filantropi, bukan justru menjadi pemain dominan. Pemerintah idealnya menjadi fasilitator untuk memperkuat kapasitas filantropi lokal.
Anak yatim terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan lebih dari sekadar bantuan materi untuk keluar dari kemiskinan.
Pemerintah Indonesia mempertahankan data BPS sebagai acuan utama kemiskinan nasional, meski adanya perbedaan data dengan Bank Dunia yang mencatat angka kemiskinan lebih tinggi.
Bank Dunia merevisi garis kemiskinan Indonesia berdasarkan PPP 2021, menyebabkan lonjakan drastis jumlah penduduk yang terkategori miskin menurut standar internasional.
Para ekonom menyebut perubahan metodologi baru untuk mengukur garis kemiskinan di Indonesia akan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan lebih akur