Batalkan Walini, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Hanya Ada Empat Stasiun
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memangkas jumlah stasiun dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Hanya ada empat stasiun dalam proyek patungan Indonesia-Cina sepanjang 142,3 kilometer.
Stasiun keberangkatan sekaligus kedatangan kereta cepat berada di wilayah Jakarta, yakni di Stasiun Halim. "Selanjutnya melintasi Stasiun Karawang, Stasiun Hub Padalarang dan berakhir di Stasiun Tegalluar," kata Corporate Secretary PT KCIC, Mirza Soraya, dalam siaran pers dikutip dari Antara.
Walini merupakan kawasan yang didominasi perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Kawasan ini merupakan salah satu opsi calon daerah yang menjadi ibu kota baru Jawa Barat yang hendak dikembangkan sebagai kota metropolitan baru bila dilewati kereta cepat.
KCIC mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga saat ini sudah mencapai 79% dengan target selesai pada akhir 2022. Saat ini, konsorsium kontraktor sedang mempercepat pembangunan di 237 titik konstruksi. “Pandemi cukup memberikan dampak pada proses pembangunan KCJB. Untuk itu sekarang fokus kami adalah melakukan percepatan pembangunan,” ujar Mirza.
Adapun titik-titik konstruksi yang menjadi prioritas ke depan antara lain penyelesaian pengeboran tiga tunnel yang tersisa dari 13 tunnel yang ada di jalur KCJB.
Selain percepatan pembangunan konstruksi jalur kereta cepat, KCIC juga mempercepat pembangunan untuk stasiun Halim, Karawang, dan Tegalluar. "Saat ini, pengerjaan di tiga stasiun KCJB di Halim, Karawang, dan Tegalluar juga sedang kami kebut agar segera siap menyambut para penumpang sesuai target di akhir 2022," katanya.
Pengerjaan kereta cepat ini melibatkan tenaga kerja asing asal Cina. Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyebut TKA ini memberikan transfer teknologi. "Tenaga-tenaga ahli dari Tiongkok senantiasa membagikan pengalaman dan pengetahuan dari proyek kereta cepat ini kepada berbagai kalangan, seperti asosiasi profesi dan perguruan tinggi," kata Dwiyana.
Proyek kereta cepat tersebut merupakan kerja sama Indonesia dan Cina. Pemerintah RI mengantongi 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Lalu, konsorsium Tiongkok memiliki sisanya, sebanyak 40%.
Sejak diinisiasi pada akhir 2015, proyek kereta cepat ini tidak pernah luput dari kontroversi dan masalah. Terakhir, proyek ini mendapat sorotan setelah Presiden Joko Widodo menyetujui penggunaan dana APBN setelah berulang kali proyek ini mengalami pembengkakan biaya. Pimpinan proyek pun berpindah dari PT Wijaya Karya (WIKA) digantikan PT Kereta Api Indonesia.
