Cina Komplain Aktivitas di Natuna, Indonesia Dinilai Punya Posisi Kuat
Pemerintah dinilai tidak perlu khawatir atas gertakan Cina soal aktivitas pengeboran migas di perairan Natuna.
Analis intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman dari pihak lain. Pasalnya selama ini pengeboran dilakukan di wilayah kedaulatan NKRI sehingga memiliki hak penuh untuk melakukan pengeboran.
Lebih lanjut, Stanislaus mengatakan kedaulatan tetap harus dipertahankan tanpa melalui jalur perang atau kekuatan senjata. Langkah diplomasi harus dilakukan terlebih dahulu untuk mempertahankan wilayah.
"Kementrian Luar Negeri pasti mempunyai strategi diplomasi yang terbaik untuk hal ini," ujar Stanislaus.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat militer dan pertahanan Ade Muhammad. Menurutnya, pemerintah bisa mempersilahkan Cina mempermasalahkan klaimnya atas blok Migas di Natuna kepada Mahkamah Internasional. Ia menilai pemerintah tidak perlu khawatir karena punya posisi kuat seiring dengan hubungan erat dengan aliansi Barat. Cina juga dinilai masih terlihat menjaga kondisi agar tidak meningkatkan eskalasi konflik.
"Dengan kata lain tidak sembrono dan bodoh akan mem-bully Indonesia," ujar Ade.
Sementara itu, Mantan kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman B. Ponto mengatakan pemerintah harus segera membentuk Penjaga Pantai (Coast Guard) untuk menghadapi kemungkinan ancaman terutama terkait dengan gertakan Cina di Perairan Natuna.
Pembentukan Coast Guard sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam Pasal 276 tertuang bahwa untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. Penjaga laut dan pantai dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
Lebih lanjut Ponto mengatakan kehadiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sekitar Natuna harus ditingkatkan.
"Sedangkan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hukum dilaut maka kehadiran kapal-kapal dari Penjaga Laut dan Pantai juga harus semakin ditingkatkan," ujar Ponto kepada Katadata pada Jumat (3/12).
Selain itu, Ponto menyebut pemerintah harus menegaskan bahwa pengeboran minyak tidak ada hubungannya dengan Cina. Hal ini karena pengeboran berhubungan dengan landas kontinen yang selama ini tidak pernah diklaim oleh Cina. Atas dasar tersebut Indonesia memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di landas kontinen tersebut.
Seperti diketahui, Cina meminta agar Indonesia segera menghentikan pengeboran migas di perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah Sembilan Garis Putus-putus atau Nine Dash Line. Hal tersebut berdasarkan pengakuan dari empat orang yang mengetahui permasalahan tersebut kepada Reuters.
Permintaan Tiongkok ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah juga dilaporkan. Hal ini tentu meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam antara kedua negara di wilayah strategis dan ekonomi global.
Salah satu surat dari diplomat Cina kepada kementerian luar negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada pemerintah untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara. Pasalnya kegiatan tersebut diklaim berlangsung di wilayah Cina.
