Menlu Temui Perwakilan Taliban di Pertemuan Negara Islam, Bahas Apa?
Masalah yang terjadi di Afganistan masih menjadi salah satu perhatian Pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi bertemu dengan Menlu Taliban yakni Amir Khan Muttaqi di Islamabad, Pakistan (18/12) untuk membahas sejumlah hal.
Pertemuan dilakukan di sela-sela Sidang Luar Biasa ke-17 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OIC/OKI) yang digelar di Pakistan, Sabtu (18/12). Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah pendidikan.
“Bertemu perwakilan Taliban, Amir Khan Muttaqi di Islamabad dan membahas situasi kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan,.” kata Retno dalam akun Twitternya seperti dikutip pada Minggu (19/12).
Retno juga bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan Jenderal Qamar Javed Bajwa untuk membahas situasi negara yang sedang mengalami krisis tersebut. Pembicaraan serupa juga dilakukannya dengan Perwakilan Khusus Jerman untuk Afganistan dan Pakistan Jasper Wieck serta Perwakilan AS untuk Afganistan Thomas West.
“Situasi kemanusiaan yang memburuk di Afghanistan tetap menjadi topik utama diskusi,” kata Retno.
Met with representative of Taliban, Amir Khan Muttaqi in Islamabad (18/12) and discussed humanitarian situation, education, and women empowerment. pic.twitter.com/AGV3BMvpiN— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) December 18, 2021
Adapun negara-negara OKI mengadakan pertemuan khusus untuk membahas krisis kemanusiaan di Afghanistan. Hal ini seiring kelaparan terburuk yang pernah dialami negara berpenduduk 38 juta itu usai miliaran dolar bantuan dan aset dibekukan komunitas internasional.
Dalam pembukaan pertemuan, Menlu Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan dampak dari krisis berkepanjangan bisa mengakibatkan banjir pengungsi dari Afganistan. “Kita tidak bisa mengabaikan bahaya kehancuran ekonomi total,” kata Qureshi dikutip dari Al-Jazeera.
Adapun Muttaqi mengklaim pemerintah baru telah memulihkan keamanan serta melakukan banyak hal untuk menjawab berbagai tuntutan. Salah satunya adalah pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia, termasuk perempuan.
“Semua harus mengakui bahwa isolasi politik Afganistan tidak bermanfaat bagi siapapun,” katanya.
