YLBHI Kritik Jokowi Mirip Soeharto, KSP: Era Orba Tak Semuanya Buruk
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki sejumlah kesamaan dengan rezim orde baru era Presiden Soeharto. Kritikan terhadap Jokowi ini terkait langkah pemerintah dalam menghadapi penolakan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menangkis kritikan tersebut. Dia menyebut tidak seluruh kepemimpinan era Soeharto bersifat negatif atau buruk. Ia meminta YLBHI untuk membuka mata dalam menilai pemerintahan Jokowi.
"Dia mesti tahu persis yang terjadi di lapangan supaya yayasan ini jangan menjadi sumber penyebaran fitnah," kata Ngabalin kepada awak media, Senin (14/2).
Ngabalin mengatakan, cara penilaian YLBHI tersebut sangat tendensius. Seharusnya, kata dia, persoalan Wadas dilihat siapa yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten dan provinsi. "Siapa bupatinya di Purworejo? Masa bupati tidak bisa berfungsi menangani masalah itu," kata dia.
Tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap warga Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (8/2) mendapat sorotan publik. Komnas HAM dan para pegiat sosial mengecam tindakan aparat yang juga menangkap 64 warga Desa Wadas.
Sebelumnya, YLBHI mengunggah foto setengah wajah Presiden Joko Widodo dan setengah wajah Presiden Soeharto di akun Instagram @yayasanlbhindonesia. Mereka menilai, pemerintahan Jokowi serupa dengan orde baru dalam pembangunan.
"Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab," tulis YLBHI, Minggu (13/2).
YLBHI menjabarkan 10 persamaan pemerintahan Jokowi dengan era Orba. Salah satunya, mengutamakan pembangunan fisik. Pembangunan dilakukan "dari atas" ke "bawah" untuk mengejar target politik yang minus demokrasi.
Kedua, pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis. "Tidak ada perencanaan analisis risiko terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan struktural," tulis YLBHI pada poin ketiga.
Keempat, pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah. Selanjutnya, kebijakan tanpa legitimasi suara rakyat.
Berikutnya, melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan. "Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko," demikian tertulis.
Kedelapan, menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh. Selanjutnya, pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi, bahkan ditangkap. "Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta," tulis YLBHI pada poin terakhir.
