Kepala Otorita Gandeng Kejaksaan Kawal Investasi IKN
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono mendatangi Gedung Kejaksaan Agung pagi ini Kamis (17/3). Bambang menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, untuk berkoordinasi dan konsultasi terkait pengawasan terhadap investasi untuk pembangunan IKN.
Koordinasi dilakukan karena pemerintah sedang menggodok struktur organisasi IKN, untuk mengawal tata kelola pembangunan IKN.
Para Jaksa Agung Muda nantinya akan tergabung dalam Tim Transisi, yang saat ini sedang disusun Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Di dalam tim tersebut, juga akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan beberapa kementerian lain yang memiliki program cukup dominan dalam proyek IKN.
"Jadi akan segera dalam waktu dekat ini, kita langsung berkolaborasi di lapangan dan juga melakukan konsultasi-konsultasi aktif," ujar Bambang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (17/3).
Menurut Bambang, otorita IKN menekankan aspek Environment, Social dan Governance (ESG) dalam rangka membangun IKN. Environment berarti lingkungan hidup dan perubahan iklim, Social mengenai sosial kemasyarakatan, dan Governance adalah tata kelola yang baik.
Ketiga aspek tersebut dikatakan Bambang akan mempermulus masuknya investasi swasta terhadap IKN.
"Karena memang kalau kita ingin mengundang investasi maka sekarang yang di dunia ini investor-investor besar itu sangat menekankan tiga aspek istilahnya ESG," ujar Bambang.
Bambang berharap keterlibatan Kejaksaan Agung dapat turut membantu terbentuknya tata kelola yang baik, agar ke depannya pembangunan dapat dilakukan secara cepat, tetapi tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Sementara ini, pemerintah tengah mengincar investasi dari luar negeri untuk membantu membiayai proyek IKN Nusantara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan komitmen Abu Dhabi dan kemungkinan keterlibatan Cina dalam proyek pembangunan IKN.
Ia menyebut Abu Dhabi berencana menanamkan investasi mencapai US$ 20 miliar untuk proyek ibu kota baru. Sementara terkait kabar masuknya Cina sebagai salah satu investor IKN Nusantara, Luhut mengatakan, hal ini masih terkait dengan komitmen Abu Dhabi. Cina merupakan salah satu mitra Abu Dhabi.
Dukungan pendanaan dari sektor swasta tersebut terutama untuk pembangunan kawasan pengembangan IKN. Sementara untuk pendanaan untuk kawasan pemerintahan menurutnya sudah tidak ada masalah karena akan mendapat dukungan dari Anggaran pendapatan dan Belanja negara (APBN).
Pembangunan kawasan lainnya di luar kawasan pemerintahan akan didukung oleh sektor swasta yang saat ini disebut Luhut masih terus berjalan. Selain dari Abu Dhabi, Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman juga sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di proyek IKN.
Sementara terkait hengkangnya Softbank, Luhut mengatakan bank investasi asal Jepang itu sebenarnya sudah mundur sejak awal. Softbank keluar dari proyek itu sejak saham perusahaan drop dan mission fund-nya tidak lagi menjadi tempat bagi investor asal Arab Saudi dan Abu Dhabi menaruh dananya.
Sejak Softbank mundur, Luhut mengatakan CEO Masayoshi Son tidak lagi tercatat sebagai Dewan Pengarah proyek IKN. "Jadi dana yang tadinya ke softbank lewat vision fund-nya itu enggak jalan. Jadi yang coba kita ambil sekarang dari Arab Saudi dan Abu Dhabi," kata Luhut.
