KEJAKSAAN: Berita Kejaksaan Republik Indonesia Hari Ini - Terbaru Hari ini

Febrie Adriansyah resmi mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan. Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin sudah menerima surat pengunduran diri Febri.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, dan birokrasi untuk introspeksi diri dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Polri menyita emas batangan, mata uang asing, dan uang tunai senilai sekitar Rp476 miliar dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/7) dini hari.

Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan satu tersangka baru dari dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejaksaan Agung atau Kejagung menemukan keterlibatan aparat militer dalam dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejaksaan menolak permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya sebab ia dianggap sebagai pelaku utama

Kejaksaan Agung atau Kejagung telah berhasil menelusuri aset milik buronan terpidana kasus korupsi Eddy Tansil senilai Rp 82,68 miliar.

Kejaksaan Agung menahan eks Kapala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun 2025–2026.

Mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyoroti makna kerugian keuangan negara sebagai risiko niscaya dalam pengelolaan keuangan, serupa dengan konsep CKPN di perbankan.

Ketua Ombudsman Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola tambang nikel oleh Kejaksaan Agung dan ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari.

Menteri Doddy mengonfirmasi pemeriksaan utama dilakukan di gedung utama Dirjen Sumber Daya Alam (SDA) dan Dirjen Cipta Karya, serta ruangan pribadinya.

Kejaksaan Agung telah menggeledah dua Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pertambangan.

Kejaksaan Agung menggeledah beberapa kantor PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN).

Kejaksaan Agung berkomitmen menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berlaku pada awal Januari 2026.

Kuasa Hukum Nadiem Makarim ancam boikot sidang berikutnya jika jaksa belum menyerahkan buku audit BPKP sebagai barang bukti sesuai perintah hakim.