DPR Setujui Anggaran Rp 1,9 Triliun untuk Penanggulangan Teroris
Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju menggelontorkan anggaran Rp 1,9 triliun untuk upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Anggaran ini terbagi menjadi Rp 1,5 triliun untuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, dan Rp 431 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Kami (Komisi III DPR RI) memberikan dukungan dalam upaya pemberantasan terorisme tahun anggaran 2022,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/3).
Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Densus 88 Antiteror Polri dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT ini digelar secara tertutup. Rapat ini membahas mengenai data-data kasus terorisme serta mengevaluasi tugas dan fungsi kedua lembaga, pola koordinasi dengan instansi lain, serta anggaran penanganan perkara terorisme.
“Rapat tertutup supaya Densus bisa lebih terbuka menyampaikan perkembangan teroris dan potensinya,” jelas Trimedya.
Pada rapat ini, Komisi 3 DPR memberikan beberapa catatan, yaitu menekankan pentingnya membangun sinergi antar lembaga untuk mengoptimalkan penanganan kasus, serta pemetaan jaringan terorisme di Indonesia. Selain itu, Densus juga diharapkan melakukan pendekatan lunak dalam menangani kasus terorisme, sebagai bentuk upaya preventif atau deteksi dini.
“Kami juga menyampaikan ke mereka untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi,” kata Trimedya.
Pada kesempatan ini, Kepala Densus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol. Marthinus Hukom, menyampaikan adanya penurunan kasus terorisme serta peningkatan jumlah tersangka dan terduga teroris yang ditangkap.
Berdasarkan catatan Densus 88, selama 2020 ada 232 anggota jaringan teroris yang ditangkap. Jumlah ini meningkat menjadi 370 orang pada 2021. Sementara terkait kasus, pada 2020 tercatat ada 13 kejadian terorisme, dan jumlahnya berkurang menjadi 6 peristiwa teror pada 2021.
