Pemerintah Pesimistis Revisi KUHP Dapat Disahkan di Masa Sidang V DPR
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pesimistis Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat selesai pada masa sidang ini, sesuai harapan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, masa sidang ini tinggal menyisakan dua pekan, karena rapat paripurna penutupan masa sidang V tahun 2021-2022 akan digelar pada 7 Juli 2022 mendatang. Setelah itu, DPR akan memasuki masa reses, dan masa sidang baru akan dibuka kembali pada 16 Agustus mendatang.
"Kalau melihat kurang dari dua minggu sudah masa reses, rasanya belum disahkan pada bulan Juli. Tetapi sekali lagi kami masih menunggu," jelas Eddy, sapaan akrab Wamenkumham, dalam diskusi RUU KUHP di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (23/6).
Dengan sisa waktu tersebut, Eddy mengaku sulit untuk memprediksi apakah revisi KUHP dapat segera disahkan. Terutama jika mengingat masih ada 14 isu utama yang harus dibahas bersama DPR. Isu tersebut di antaranya meliputi, perzinahan, pidana mati, penghinaan presiden dan wakil presiden, ilmu gaib, hingga contempt of court.
Meski pesimistis, Eddy memastikan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan naskah revisi KUHP. "Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan draf berdasarkan masukan, mengurus soal typo, rujukan, singkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan," ucap Eddy.
Sebagai seorang praktisi hukum, Eddy memahami pentingnya posisi KUHP dalam memberikan kejelasan kepada masyarakat, sebagai acuan hukum pidana ketika mereka menghadapi persoalan hukum.
Sementara saat ini, dia masih menemukan sejumlah pasal pada KUHP yang multitafsir. Contohnya, kata Eddy, terdapat perbedaan terjemahan antara R. Soesilo dan Moeljanto menyangkut Pasal 110 KUHP. Menurut versi Moeljanto, pidana yang ditetapkan sama dengan kejahatan itu dilakukan yang berarti pidana mati. Sedangkan versi Soesilo pidananya hanya enam tahun.
"Artinya apa, jutaan orang dipidana dengan KUHP yang tidak pasti, dan perbedaan prinsip itu tidak hanya dalam rumusan delik, tetapi pada elemen sanksi pidana," jelas Eddy.
Pada kesempatan ini, Eddy juga memaparkan pihaknya belum dapat membuka draf revisi KUHP ke Publik karena menunggu proses penyerahan ke DPR.
Selain itu, pemerintah juga masih perlu membaca ulang draf tersebut, untuk menghindari potensi terjadinya kesalahan. Hal ini berkaca dari pengalaman sebelumnya, ketika draf naskah Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang akhirnya ketahuan memiliki banyak kesalahan, sehingga menjadi polemik.
"Ini ada puluhan guru besar hukum pidana, kalau kita tidak membaca teliti malu kita," ucapnya.
Dalam menyusun naskah ini, Eddy juga memastikan pemerintah mendengarkan beragam masukan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari para akademisi, praktisi hukum, aktivis hingga organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Beragam masukkan tersebut bahkan membuat pemerintah sepakat untuk menghapus beberapa pasal yang sebelumnya telah disetujui. Pasal-pasal tersebut di antaranya mengenai advokat curang, praktik dokter gigi, penodaan agama, hingga aborsi.
Namun, dia memastikan, tidak mungkin pemerintah membuat suatu aturan hukum yang dapat memuaskan semua pihak, Terutama karena Indonesia merupakan negara dengan populasi beragam etnis dan budaya, serta agama.
"Menyusun RKUHP dalam negara yang multietnis, multireligi multicultur, tidak mungkin 100 persen setuju, tidak mungkin, pasti ada kontra," ucap Eddy.
Sulitnya menemukan kesepakatan juga menjadi salah satu alasan revisi KUHP menjadi naskah yang paling lama dibahas, dan tak kunjung selesai hingga saat ini. Jika dihitung sejak naskah ini disusun, pembahasannya sudah berjalan selama 64 tahun, karena dimulai sejak 1968. "Dalam sejarah republik ini, tidak ada yang lebih panjang dari membahas KUHP ini," cerita Eddy.
