Berita Pidana Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Prabowo sudah memberikan arahan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memberlakukan secara tegas UU Pengelolaan Sampah. Arahan siap dilaksanakan dalam beberapa hari lagi.

Sambil menyiapkan gugatan pidana, KLH menyiapkan gugatan perdata tahap II.

Pemerintah menargetkan penerbitan tiga undang-undang baru terkait hukum pidana pada tahun ini, yakni hukuman mati, pengampunan narapidana, dan narkoba.

Komisi III DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset sebagai upaya memaksimalkan pemberantasan korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan ber motif finansial lainnya.

DPR mengesahkan RUU tentang Penyesuaian Pidana yang bertujuan harmonisasi hukum nasional, menyesuaikan dengan perkembangan sosial

Komisi III DPR dan pemerintah membentuk Panja untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana, yang merupakan aturan turunan KUHP dan masuk dalam Prolegnas 2025-2029.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengulas RUU Penyesuaian Pidana yang termasuk dalam Prolegnas 2025-2029, mengandung sembilan pasal dan perintah aturan KUHP baru

PPATK mengambil langkah memblokir rekening dormant sebagai perlindungan terhadap dana nasabah, mengantisipasi penyalahgunaan dalam berbagai tindak pidana.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengeluarkan Surat Edaran melarang pemberi kerja untuk menahan dokumen pribadi tenaga kerjanya, seperti ijazah, sertifikat kompetensi, paspor, dan akta kelahiran.

PPATK memblokir sementara 28.000 rekening tahun 2024 dalam usaha pencegahan tindak pidana seperti judi online, penipuan, dan pencucian uang.

PBHI mengkritik proses administrasi aparat hukum di RDPU, menyoroti transparansi dalam surat menyurat terkait penyidikan dan penetapan tersangka.

Menteri LH, Janif Faisol Nurofiq, menyatakan tidak akan sekedar memberi peringatan pada pelaku bakar sampah, namun langsung dipidanakan.

Komnas HAM menemukan online scam menjadi tren baru dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Indonesia. Bagaimana temuannya?

Jaksa mengungkap uang masuk Rp 2,01 miliar dari rekening atas nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke rekening penitipan KPK saat SYL berada dalam tahanan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini pernyataannya bukan merupakan tindak pidana dan bukan penyebaran hoaks atau penghasutan.