Atur Cuti Hamil 6 Bulan, RUU KIA Akan Dibawa ke Paripurna Pekan Depan
Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR pada Kamis (30/6). Salah satu poin krusial yang diusulkan melalui RUU ini adalah perpanjangan cuti melahirkan untuk ibu menjadi enam bulan.
“Bamus (Badan Musyawarah) DPR sudah menyepakati RUU KIA akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna terdekat,” kata Puan dalam keterangan resminya pada Jumat (24/6).
Ia menjelaskan tahap berikutnya setelah RUU ini disahkan melalui rapat paripurna adalah pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) oleh Bamus. Pembentukan AKD dapat dilakukan usai terbitnya Surat Presiden (Surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh pemerintah.
“AKD bersama pemerintah akan melakukan pembahasan tingkat I,” ujarnya.
Menurut Puan, RUU KIA merupakan payung hukum yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, terutama ibu yang melahirkan generasi penerus bangsa. “Ini ntuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, kesejahteraan ibu dan anak harus menjadi kunci,” katanya.
Puan mengakui usulan terkait cuti melahirkan hingga enam bulan menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun, ia akan memastikan pasal-pasal yang termuat dalam RUU KIA tak akan berbenturan dengan undang-undang lain, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. DPR pun akan meminta usulan dari berbagai pihak dalam penyusunan RUU KIA.
