Rencana Harga BBM Naik, Jokowi Masih Hati-Hati Hitung Subsidi
Sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semakin menguat. Presiden Joko Widodo bilang, ia masih mengalkulasikan harga BBM.
Sebelumnya, Jokowi telah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM pada Rabu (1/9). Meski demikian, hingga saat ini Mantan Wali Kota Solo itu masih menghitung harga bahan bakar bersubsidi.
"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Jokowi di Mimika, Kamis (1/9). Saat ini, Pertalite dijual Rp 7.650 per liter, sementara biosolar dihargai Rp 5.150 per liter.
Pekan lalu, Jokowi mengatakan mengatakan kenaikan harga BBM bisa berdampak pada kontraksi ekonomi. Oleh sebab itu, ia memerintahkan para menteri untuk menghitung dengan cermat.
"Harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (23/8).
Adapun, skema terbaru mengenai teknis pendistribusian BBM bersubsidi yang diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 sudah diserahkan kepada Jokowi.
Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, Patuan Alfon, mengatakan salah satu poin utama yang disusun yakni penyesuian konsumen pengguna. Khususnya kriteria calon penerima Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM tertentu (JBT) Solar.
Meski demikian ia mengaku tak tahu kapan revisi perpres itu diterbitkan. Dia hanya menjelaskan pemerintah selalu melihat beberapa aspek sebelum menetaskan sebuah kebijakan. Aspek-aspek tersebut yaitu sosial, politik, dan ekonomi.
"Kenapa belum selesai? Pemerintah berpikir secara komprehensif," kata Patuan.
Aspek ekonomi yang dimaksud yakni kondisi kekuatan keuangan negara yang berandil besar terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
"Kalau diterbitkan sekarang berapa masyarakat yang rentan miskin menjadi miskin, lalu berapa inflasinya? Kekuatan keuangan negara memberikan bantalan seperti apa?" ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyebut pemerintah sudah berencana untuk memperbaiki aturan subsidi BBM sejak lama.
