Risma Sebut 18,4 Juta Keluarga Telah Siap Menerima BLT Bansos BBM

Ameidyo Daud Nasution
3 September 2022, 15:22
bansos bbm, bbm, risma
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Menteri Sosial Tri Rismaharini berdiri di depan karya foto yang dipamerkan saat pembukaan Pameran Foto Jurnalistik bertemakan 'Indonesia Melalui Bencana' di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA), Pasar Baru, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Pemerintah telah memulai pemberian bantuan sosial (bansos) untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan saat ini sudah ada 18,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang siap menerima bantuan langsung tunai (BLT).

Adapun targetnya sebanyak 20,6 juta KPM mendapatkan BLT pengalihan subsidi BBM. Risma mengatakan, selisih jumlah ini masih dalam proses pembersihan (cleansing) data.

"Jadi perlu cleansing, karena kita umumkan (kenaikan BBM) hari ini, satu jam atau beberapa menit kemudian (mungkin) ada yang meninggal," kata Risma dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (3/9).

Pemberian bansos seilai Rp 600 ribu ini diberikan dalam dua tahap. KPM akan menerima uang tunai Rp 300 ribu setiap tahapnya.

"Kami berikan pada September ini dan nanti pada awal Desember," katanya.

BLT disalurkan lewat kantor pos di masing-masing daerah. Namun, Risma memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses kantor pos karena sakit ataupun berada di tempat terpencil.

Ia telah menyiapkan pusat layanan dengan nomor telpon 021-171 selama 24 jam. Petugas PT Pos akan membantu untuk mengantarkan BLT tersebut sampai di rumah KPM.

"Bisa dicek kenapa belum menerima, kami akan menindaklanjuti," kata mantan Wali Kota Surabaya itu.

Selain pemberian BLT, pemerintah juga memberikan subsidi bagi 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan subsidi yang diberikan sebesar Rp 600 ribu setiap pekerja.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan bansos dari 2% alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah pusat menyerahkan masing-masing kepala daerah untuk mengatur skemanya.

Total anggaran DTU yang dipangkas tersebut Rp 2,17 triliun. Dana tersebut kemudian dipakai untuk memberi subsidi kepada masyarakat atas biaya transportasi angkutan umum, ojek, memberi bantuan kepada nelayan hingga tambahan perlindungan sosial.

Secara total, ada Rp 24,17 triliun anggaran yang disiapkan untuk menambah bantuan sosial. Bantuan diharapkan bisa mengurangi tekanan dan kemiskinan pada masyarakat.

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...