Pj Gubernur Pengganti Anies Diminta Netral dan Cakap Komunikasi
Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober mendatang. Sebelum tenggat waktu tersebut, DPRD DKI harus menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI. Dengan demikian, ada enam nama calon yang terkumpul untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo.
Lalu, siapa sosok yang pantas menempati posisi Penjabat (Pj) Gubernur untuk menggantikan Anies?
Pengamat menilai, calon Pj Gubernur DKI sebaiknya tidak memiliki relasi politik. Berkaca dari Pilkada DKI 2017, relasi politik menjadi penyebab terbelahnya masyarakat di ibu kota hingga nasional.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, Jakarta merupakan barometer politik nasional. Oleh karena itu, perpecahan kontestasi Pilkada DKI akan berdampak pada peta politik nasional.
Untuk itu, Pj Gubernur DKI diharapkan netral serta bukan orang yang dekat dengan Istana atau partai politik tertentu.. "Sosok itu tidak punya rekam jejak elektoral," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/9).
Selain itu, ia berharap calon orang nomor satu di ibu kota itu memiliki integritas dan bebas dari korupsi. Kemudian, calon Pj Gubernur perlu memiliki sikap profesional.
"Karier yang sudah terbukti dengan kinerja unggul di tempatnya berkarya," kata dia.
Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, ada lima syarat penting untuk calon Pj Gubernur DKI. Pertama, calon itu harus memahami kompleksitas Jakarta.
Arif menilai, Jakarta mempunyai permasalahan yang berbeda dari daerah lain, seperti kemacetan hingga problem politik. Apalagi, Jakarta menjadi barometer politik nasional. "Jadi kalau memunculkan orang yang asing dengan Jakarta, akan berisiko," kata dia.
Arif mengingatkan, masa kerja Pj Gubernur DKI hanya berlangsung dua tahun. Ini artinya, ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pendekatan politik ataupun belajar.
Kedua, calon Pj Gubernur DKI harus berpengalaman dalam birokrasi di Jakarta atau tingkat nasional. Sebab, membenahi Jakarta membutuhkan waktu.
Oleh karenanya, sosok Pj Gubernur sebaiknya merupakan eksekutor. "Tapi, kita tidak punya waktu untuk berkenalan," kata dia.
Kemudian, calon pengganti Anies harus mempunyai hubungan baik dengan pemerintah pusat. Hal ini untuk mencegah adanya kebijakan yang tidak sejalan.
Selain itu, ia harus bisa memiliki hubungan yang baik dengan DPRD. Tak hanya dengan legislatif, relasi juga perlu dibangun dengan pemimpin daerah di sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"Kalau punya masalah, saya khawatir dua tahun menjabat dihabiskan untuk memperbaiki komunikasi," kata dia.
Keempat, pemimpin di ibu kota harus memiliki orientasi inklusif dan tidak hanya condong kepada agama, etnis, atau jenis kelamin tertentu. Ini karena Jakarta merupakan kota yang memiliki penduduk beragam.
"Sulit membayangkan kalau Pj Gubernur hanya mengutamakan yang seiman," kata dia.
Kelima, calon Pj Gubernur harus merakyat dan mengerti prioritas kebutuhan masyarakat. "Di antara kompleksitas problem, mana yang perlu didahulukan," kata Arif.
