DPR Gulirkan Pembentukan Pansus Usut Rusuh Kanjuruhan
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) lalu. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khadafi mengatakan hampir semua fraksi setuju.
“Hampir semua, tadi sudah delapan fraksi memberikan dukungan. Kebetulan hanya Fraksi PPP sedang ke luar negeri namun sudah menyetujui saat dihubungi melalui telepon," kata Khadafi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/10).
Menurut Khadafi pembentukan pansus diharapkan dapat membuat proses penuntasan kasus berjalan lebih cepat. Selain itu pansus juga diperlukan untuk memastikan bantuan bagi keluarga korban tepat sasaran.
Pembentukan pansus juga diharapkan bisa memberi titik terang kepada masyarakat mengenai kelanjutan pelaksanaan liga. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya terkait penyelenggaraan kejuaraan dan pendukung.
“Kami mendesak PT. Liga Indonesia Baru untuk segera memberikan kepastian jaminan asuransi terhadap hak-hak korban tragedi sepak bola Kanjuruhan Malang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo. Ia berharap pembentukan pansus bisa mengawal proses investigasi kasus yang telah menyebabkan banyak korban. Menurut Heru, anggota DPR RI yang telah menandatangani dukungan pembentukan pansus, antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, dan Fraksi PKS.
"Kami akan membawa tanda tangan dukungan ini kepada Pimpinan DPR RI untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Kami berharap secepatnya Pansus Kanjuruhan dibentuk sehingga bisa bekerja cepat di lapangan," katanya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan fraksinya akan mendukung pembentukan pansus. Ia berharap keberadaan pansus bisa memberikan solusi atas perbaikan penyelenggaraan kegiatan olahraga.
Senada dengan Utut, anggota Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi seusai laga Arema FC vs Persebaya tersebut. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh yang nantinya bisa menghasilkan aturan yang dipatuhi oleh semua pihak.
"Siapa yang salah kalau ada yang mengarah ke tindak pidana, ya pidanakan. Kalau ada yang harus bertanggung jawab di level manapun, harus dicopot, apakah itu di pssi, apakah itu di tempat yang lain," ujar Johan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk menangani rusuh Kanjuruhan. Mahfud mengatakan, nantinya tim tidak hanya melihat dari aspek hukum, tetapi juga aspek lain.
"Ini akan lebih menyeluruh, latar belakang, proses, siapa yang terlibat, dan macam-macam, kaitan-kaitan dengan pihak luar, siapa tahu nanti ketemu," kata Mahfud, dalam konferensi pers, di Jakarta.
Adapun tim pencari fakta itu akan langsung di bawah komando Mahfud, didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali sebagai wakil. Untuk posisi sekretaris diisi oleh mantan Jampidum Nur Rochmad.
Selanjutnya di jajaran anggota ada nama Rhenald Kasali, Sumaryanto, Akmal Marhali, Anton Sanjoyo, Nugroho Setiawan, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, Irjen Pol (Purn) Sri Handayani, Laode M Syarif, dan Kurniawan Dwi Yulianto. Anggota TGPF berasal dari berbagai latar belakang bidang.
