Menkes Gandeng PBNU untuk Benahi Layanan 300 Ribu Posyandu
Kementerian Kesehatan atau Kemenkes akan memperluas fungsi Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu pada tahun depan. Hal tersebut merupakan akibat dari bergesernya fokus layanan dari kuratif atau penyembuhan menjadi promotif-preventif.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perluasan fungsi Posyandu akan dilakukan bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Pembenahan akan dilakukan pada lebih dari 300.000 unit Posyandu.
"Anggaran kami untuk promotif-preventif layanan primer di atas Rp 20 triliun, perluasan fungsi Posyandu termasuk di dalamnya,," kata Budi di Kantor PBNU, Rabu (14/12).
Budi menilai keterlibatan PBNU dalam perluasan fungsi Posyandu menjadi penting. Pasalnya, Kemenkes tidak memiliki kendali langsung pada pos pelayanan yang terhubung langsung dengan masyarakat.
Ia berharap perluasan fungsi Posyandu menjadi kunci dalam melaksanakan program promotif-preventif pada 2023. Menurutnya, jumlah Posyandu yang masif dan hingga ke level masyarakat akan membuat program pencegahan penyakit efektif di masyarakat.
Budi mencatat jumlah posyandu secara nasional setidaknya mencapai 300 ribu unit, sedangkan jumlah Puskesmas hanya sekitar 10 ribu unit. Jumlah 300 ribu itu dianggap ideal untuk menjangkau masyarakat.
"Jadi, Posyandu harus dipakai supaya bisa meneruskan agenda-agenda kesehatan pemerintah sampai ke 270 juta masyarakat," ujar Budi.
Sedangkan PBNU akan mengerahkan sumber daya manusia dalam memperluas edukasi kesehatan tersebut. Mereka akan mengandalkan kadernya yang berjumlah banyak.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mencatat kader NU mencapai 50,5% dari total muslim di dalam negeri. "Jadi, kami punya orang dan banyak sekali, yang kurang itu pekerjaan," canda Yahya.
